MUI: Kemenag Tak Bisa Lakukan Sertifikasi Penceramah

Editor :
Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI KH Cholil Nafis./istimewa

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai Kementerian Agama (Kemenag) tidak dapat melakukan sertifikasi penceramah dari berbagai agama. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI KH Cholil Nafis.

“Kemenag tidak bisa melakukan sertifikasi karena semua datanya dulu sudah diserahkan kepada MUI dan diserahkan pelaksanaannya kepada MUI oleh menteri yang lama, Pak Lukmanul Hakim,” kata Cholil, Kamis (3/9), seperti dilansir jurnalislam.com dari republika.co.id
.
Dia melanjutkan, berkenaan dengan sertifikasi, MUI tidak menggunakan label sertifikasi. Hal ini karena kalau menggunakan sertifikasi, maka diharuskan ada pembayaran atau biaya yang diberikan kepada yang tersertifikat, seperti guru yang bersertifikat.

“Dan saya punya keyakinan, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)  kita tidak akan mampu membayar penceramah,” ucap dia.

Menurut Cholil, sebaiknya penceramah diserahkan kepada masyarakat. Hal ini karena berkenaan dengan pengembangan keagamaan berada pada majelis agama yang menentukan benar tidaknya sebuah agama.

Sementara Kementerian bersifat fasilitator. Untuk itu lebih baik dilaksanakan oleh organisasi masyarakat, sebagaimana oleh Menteri Agama sebelumnya, yang diserahkan kepada MUI.

Dia menjelaskan, MUI akan terus melakukan standardisasi. Untuk itu   tidak ada konsekuensi orang dilarang berceramah dan harus mendapat bayaran profesional.

“Menurut saya tidak elok, di dalam kementerian kalau melakukan sertifikasi sementara belum melakukan peningkatan,” kata dia.

Cholil berharap, fakultas dakwah di Universitas Islam Negeri (UIN) dapat dimaksimalkan oleh Kemenag untuk menyiapkan tenaga penceramah yang baik sehingga bisa diterima masyarkat.
“Karena kita memang bukan penceramah pemerintah karena masyarakat yang mengundang, yang menyiapkan acara dan semua,” ucap Cholil.

Dia mengatakan, konsekuensi dari sertifikasi Kemenag ke depan nanti bisa tidak akan dipatuhi. Dia menjelaskan, pemerintah tidak punya hak untuk melarang orang berceramah. Selain itu, pemerintah tidak punya kewenangan untuk melakukan sertifikasi kompetensi karena adanya pada lembaga sertifikasi.

Baca Juga :  Besok, Paslon Bupati Bandung Daftar ke KPU

“Yang dualisme itu dia pemerintah, kami satu, pertama karena hak MUI untuk membimbing dan memberikan standar ke yang lebih baik, yang kedua tentu kami tidak melarang atau menghalangi kami sebutnya bukan sertifikasi tapi standardisasi,” kata dia.

Sebelumnya terdapat pemberitaan Menag Fachrul Razi akan mulai sertifikasi 8.200 penceramah dari semua agama. Hal tersebut disampaikan dalam webinar ‘Strategi Menangkal Radikalisme Pada Aparatur Sipil Negara’ di kanal Youtube Kemenpan RB. @fen

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Kemenag Luruskan Polemik soal Radikalisme Good Looking

Sab Sep 5 , 2020
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Dirjen Bina Masyarakat Islam, Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin menjelaskan pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi soal penetrasi radikalisme lewat sosok ‘good looking’. “Pernyataan Menag soal ‘good looking’ itu hanya ilustrasi,” kata Kamaruddin dalam keterangan resminya, Jumat (4/9), seperti dilansir CNN Indonesia. Lebih lanjut, Kamaruddin menegaskan pernyataan Fachrul […]