VISI.NEWS | BANDUNG – DPRD Jawa Barat (Jabar) dinilai patut terus mengintervensi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dalam sektor ekonomi ril yang mulai bangkit pasca Pemberlakuan PPKM di Jabar.
Seperti yang dikatakan Anggota Komisi II DPRD Jabar Anwar Yasin, intervensi yang dimaksud tidak lain adalah kebijakan anggaran ataupun regulasi yang protektif serta suportif untuk kemajuan dan kemandirian ekonomi kerakyatan.
“Intervensi kebijakan masih diperlukan karena banyak pelaku ekonomi kerakyatan, terutama pedagang dan pelaku UMKM yang sudah kehabisan modal selama pandemi Covid-19,” katanya.
Menurut politikus PKS, dilihat dari tren penyebaran Covid-19 yang menurun serta proyeksi pertumbuhan ekonomi yang diprediksi naik, maka saat ini momentum penting bagi para pelaku ekonomi untuk menyiapkan peluang menyongsong kebangkitan tersebut.
“Melalui program bantuan permodalan untuk UMKM, baik dari APBN maupun dari provinsi, sepertinya kebijakan ini perlu diluncurkan lagi untuk memperkuat kesiapan pemulihan ekonomi,” ungkap Anwar.
Selain kebijakan anggaran dan dipermudah dalam pengurusan perizinan perdagangan, lanjut Anwar, penguatan UMKM dan pedagang perlu peningkatan kemampuan adaptasi digital dan pasar e-commerce, serta fasilitasi masuk dalam rantai pasok global.
“Upaya mencapai itu, juga penting sekali mendorong proteksi dan perlindungan produk UMKM dengan menahan liberalisasi perdagangan, untuk itu pembenahan di sektor hulu harus didukung dengan upaya dan kebijakan perlindungan di hilirnya,” ujarnya.
Terakhir kepada VISI.NEWS Senin (15/11/21), DPRD akan mendorong pemerintah agar bisa meluncurkan pinjaman lunak terhadap pelaku usaha kecil dan menengah dengan insentif tertentu menggunakan pola syariah.
“Hal ini dianggap sebagai alternatif untuk pelaku usaha kecil atau menengah yang ingin mendapatkan modal dengan transaksi syariah,” pungkasnya.@eko
