Muncul Gejolak Tolak PPKM di Jabar, Ridwan Kamil: Mohon Bersabar

Editor :
Gubernur Jabar Ridwan Kamil./detik.com/yudha maulana/ist.

Silahkan bagikan

VISI.NEWS –  Gejolak warga yang menolak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai bermunculan di Jawa Barat. Terbaru, aksi menolak PPKM dilakukan pengendara ojek online (ojol), pedagang dan elemen masyarakat lainnya di Kota Bandung, Rabu (21/7/2021).

“Gejolak menolak PPKM kita monitor karena sudah saya sampaikan kalau alasan bansos, pemerintah pusat sudah menyiapkan Rp 30 triliun untuk bansos dari berbagai pintu, seiring itu setelah hari Minggu,” ujar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam konferensi pers secara daring, dilansir detik.com.

“Mohon bersabar akan ada PPKM Proporsional, akan ada relaksasi bagi daerah yang mengendalikan (penyebaran Covid-19), mudah-mudahan semuanya bisa berpartisipasi,” ujar Emil, sapaannya.

Bantuan sosial dari kabupaten dan kota pun tengah disiapkan, termasuk bantuan dari provinsi yang akan menyisir warga yang masuk dalam kategori miskin baru atau tidak terdata secara formal dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Kemudian juga bantuan sosial (dari pemerintah pusat) juga sudah mulai cair kemarin,” kata Emil.

Ia juga menyoroti para pedagang yang mulai mengibarkan bendera putih, yang menjadi tanda getirnya perjuangan menyambung hidup di masa darurat pandemi Covid-19 seperti saat ini.

“Banyak pedagang mengibarkan bendera putih, menurut saya 64 persen warga Jabar akan di-cover oleh bantuan sosial formal, kira-kira begitu. Naik dari pemerintah pusat yang asalnya 40 persen, sekarang 60 persen,” tutur Emil. @fen

Baca Juga :  Menpora: Jangan Cemooh Timnas Indonesia

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Mulai 21 Juli Tenaga Kerja Asing Tak Bisa Lagi Masuk RI

Kam Jul 22 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laolyresmi memperluas pembatasan terhadap orang asing yang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia, salah satunya tentang pembatasan tenaga kerja asing ke Indonesia. Perluasan ini tertuang dalam Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat […]