Muncul Nama Baru Dibalik Terhambatnya H. Asep Ikhsan Sebagai PAW Partai Golkar Kab. Bandung

Editor Kader Partai Golkar Kab. Bandung H. Asep Ikhsan. /visi.news/ist
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | SOREANG – Terhambatnya proses pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Bandung dari Fraksi Partai Golkar H. Asep Ikhsan memunculkan nama baru H. Agus Rusmawan.

Informasi yang dikumpulkan VISI.NEWS hingga Jumat (15/7/2022) menyebutkan bahwa H. Asep Ikhsan yang secara aturan seharusnya menggantikan almarhumah Hj. Neneng Hadiani dari Dapil 6 terhambat oleh adanya dugaaan conflict of interest pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung, sehingga belum juga dilantik. “Yang sangat ironis, Pengurus DPD Partai Golkar Kab. Bandung tidak bisa mengamankan Rekomendasi Ketua Umum DPP Partai Golkar Pak Airlangga Hartarto dan Instruksi Ketua DPD Partai Golkar Jabar Pak Ace Hasan kepada Ketua DPD Partai Golkar Kab. Bandung untuk melantik Pak H. Asep Ikhsan,” ujar Ujang Rahmat, mantan Pengurus Desa (PD) Partai Golkar di Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung.

Dugaaan adanya conflict of interest tersebut mengakibatkan H. Asep Ikhsan sudah hampir setahun tidak dilantik sebagai PAW Partai Golkar dari Dapil 6 Kabupaten Bandung. “Almarhumah Ibu Hajah Neneng Hadiani meninggal pada 22 Juli 2021, sekarang sudah hampir setahun belum ada yang menggantikannya,” imbuh Ujang.

Lamanya proses pelantikan H. Asep Ikhsan sendiri karena diisukan punya KTA Partai Demokrat. “Isu ini tidak bisa dibuktikan. Bahkan sebetulnya kalau ada yang membawa bukti ke Mahkamah Partai, KTA Partai Demokrat atas nama Pak H Asep Ikhsan bisa dipastikan kena pidana, karena pemalsuan KTA,” ungkap Asep Saepulloh, S.H., salah satu penasehat hukum H. Asep Ikhsan.

Surat persetujuan Ketum DPP Partai Golkar soal PAW Anggota DPRD Kab. Bandung yang ditandatangani Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk F. Paulus. /visi.news/dok

Muncul Nama Baru

Rekomendasi Ketum DPP Partai Golkar pada 4 Maret 2022 dan Instruksi Ketua DPD Partai Golkar yang tidak bisa diamankan Pengurus DPD Partai Golkar Kab. Bandung, menjadikan sikap resisten di sebagian pengurus DPD Jabar maupun Pusat.

Baca Juga :  PCNU Kabupaten Bandung Gelar Rapat Pleno PAW Ketua Tanfidziah

“Kemungkinan kalau nama peraih suara yang dibawahnya, yang merupakan istri dari pengurus DPD Partai Golkar Kab. Bandung, tidak akan direkomendasi pusat, kecuali yang dibawahnya lagi,” ungkap salah seorang pengurus DPD Partai Golkar Jawa Barat yang minta tidak disebutkan namanya.

Urutan raihan suara lima besar Caleg Partai Golkar Dapil 6 Kab. Bandung pada Pileg 2019  berdasarkan data di KPU Kabupaten Bandung, (1) H. Firman B. Sumantri (12.577 suara), (2) Almarhumah Hj. Neneng Hadiani (10.867), (3) H. Asep Iksan (5.914), (4) Hj. Evi Rianti (5.435) dan (5) H.
Agus Rusmawan Surkana (4.779). Berdasarkan aturan yang seharusnya menggantikan Alm Hj. Neneng Hadiani peraih surat terbanyak berikutnya H. Asep Ikhsan.

Menurutnya, Jabar kemungkinan lebih mendukung urutan suara terbanyak dibawahnya Hj. Evi, yakni H. Agus Rusmawan agar terhindar kesan conflict of interest. “Partai ini kan milik masyarakat, marwah partai harus dikedepankan agar tetap bisa meraih simpati massa,” ungkapnya.

H. Agus Rusmawan sendiri ketika diminta tanggapannya tentang kemungkinan itu, merasa sangat tidak menyangka kalau sampai menggantikan almarhumah. “Sangat kaget, tapi saya pasrahkan kepada partai. Yang jelas saya sangat loyal dan mendukung Kang Ace Hasan Syadzily selaku Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat. Apalagi kalau Kang Ace nanti maju lagi dari Kab. Bandung saya akan total mendukung beliau,” pungkasnya.@alfa/asa

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Fortusis Nilai Ridwan Kamil Setengah Hati dalam Melaksanakan Sekolah Gratis di Jawa Barat

Jum Jul 15 , 2022
Silahkan bagikanVISI.NEWS | BANDUNG – Sesuai dengan kewenangannya berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12, tercantum bahwa pendidikan termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. “Dan pada Lampiran Undang-tersebut membagi urusan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, sehingga […]