VISI.NEWS | JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah, mendorong pemerintah untuk memasukkan pendidikan tanggap darurat pencarian dan pertolongan (SAR) ke dalam kurikulum sekolah. Menurutnya, pemahaman dasar tentang kesiapsiagaan bencana tidak hanya penting bagi aparat, tetapi juga bagi masyarakat luas sejak usia dini.

“Apakah mungkin dimasukkan juga dalam kurikulum belajar? Dari mulai tingkat SD, anak-anak sudah mengetahui tentang SAR, sehingga mereka siap menghadapi kondisi darurat,” ujar Musa yang akrab disapa Ijeck dalam rapat Komisi V DPR bersama pemerintah di Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Musa menilai, pembelajaran sejak SD, SMP, hingga SMA akan membentuk generasi yang lebih siap menghadapi risiko kecelakaan laut maupun bencana alam. Menurutnya, penguatan kapasitas masyarakat sejak dini lebih efektif dibanding hanya mengandalkan peralatan atau pelatihan internal Basarnas.

“Kalau ini bisa kita mulai dari anak-anak tingkat SD, berjenjang sampai SMA, mungkin bukan kita yang merasakan, tapi generasi ke depan akan lebih siap,” tambahnya.

Selain kurikulum, Musa juga menyoroti minimnya pos SAR di wilayah rawan bencana, khususnya di Sumatera Utara. Ia menyebut provinsi tersebut memiliki garis pantai panjang dan Danau Toba yang rawan kecelakaan kapal, tetapi baru memiliki tiga pos SAR aktif.

“Pantai barat dan timur Sumut padat penduduk, banyak nelayan, dan rawan tsunami. Jumlah pos SAR masih sangat kurang,” tegasnya.

Dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, Basarnas memperoleh alokasi Rp1,409 triliun dari kebutuhan Rp2,272 triliun. Dengan anggaran tersebut, Komisi V DPR menekankan agar fokus diarahkan pada program prioritas, termasuk pembangunan pos SAR di daerah rawan dan penguatan edukasi masyarakat.

Rapat Komisi V DPR yang membahas RKA-K/L 2026 itu dihadiri Kepala Basarnas dan jajaran, serta Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. @givary