VISI.NEWS | JAKARTA – Pengamat politik, Nurul Fatta, menilai nasehat Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait larangan ‘berselingkuh dengan konstitusi’ memiliki makna politik yang mendalam dan tidak dapat dibaca sekadar sebagai pesan normatif bagi generasi penerus bangsa.
Menurut Nurul, pernyataan SBY tersebut lebih tepat dimaknai sebagai satire atau kritik tidak langsung terhadap praktik kekuasaan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Pernyataan tersebut saya membacanya sebagai satire terhadap pemerintahan era Jokowi,” kata Nurul Fatta dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (15/12/2025).
Nasehat politik itu disampaikan SBY saat menghadiri peluncuran buku otobiografi Marsekal (Purn) Djoko Suyanto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (13/12/2025). Dalam kesempatan tersebut, SBY mengingatkan para politikus agar tidak menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan.
“Dalam meraih kekuasaan, jalannya harus benar. Jangan berselingkuh terhadap konstitusi. Jangan menyalahgunakan kekuasaan,” ujar SBY.
Nurul menilai, sulit untuk melepaskan pernyataan itu dari konteks dinamika politik nasional sepanjang 2023–2024, khususnya polemik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, menjadi calon wakil presiden.
“SBY sedang menyentil bahwa menang memang penting, tetapi cara memenangkan kekuasaan jauh lebih penting,” ujarnya.
Ia menambahkan, penggunaan diksi ‘selingkuh’ oleh SBY mengandung makna pengkhianatan terhadap sumpah jabatan, di mana loyalitas seharusnya diberikan kepada konstitusi, bukan pada kepentingan keluarga atau kelompok tertentu.
“Tidak mungkin SBY menyampaikan pernyataan sekeras itu tanpa konteks politik yang jelas,” kata Nurul.
Meski Partai Demokrat menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, Nurul menilai pernyataan SBY juga dapat dibaca sebagai peringatan dini bagi pemerintahan mendatang.
Sebagai sesama purnawirawan jenderal, kata dia, SBY secara implisit mengingatkan Prabowo agar tidak mengulangi pola-pola penyalahgunaan kekuasaan yang dinilai pernah terjadi sebelumnya.
“Meski AHY, putra SBY, berada dalam lingkaran kekuasaan, pernyataan ini menunjukkan bahwa SBY tetap objektif,” ujarnya.
Nurul menegaskan, objektivitas tersebut tercermin dari pesan bahwa pagar konstitusi tidak boleh dilanggar demi melanggengkan kekuasaan.
“SBY sedang mendidik anaknya dan juga publik bahwa koalisi adalah kerja sama politik, bukan persekongkolan kejahatan untuk merusak aturan main demokrasi,” tutupnya. @givary
