VISI.NEWS | JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan, menyoroti masih lemahnya sistem digitalisasi pencatatan meteran listrik milik PT PLN (Persero).
Ia ketika menyinggung banyaknya keluhan masyarakat terkait proses pencatatan meteran yang masih dilakukan secara manual dan dianggap merugikan pelanggan.
Nasim menjelaskan, hingga saat ini pencatatan meteran listrik rumah pelanggan masih sering tidak dilakukan secara langsung.
“Orang tidak pernah dipakai, karena dikunci, jadi tidak dicatat, tidak difoto, dihitung, hanya mengikuti data sebelumnya,” ujar Nasim dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama PLN, Kamis (20/11/2025)
Ia mencontohkan kasus pelanggan yang sebelumnya membayar tagihan listrik sebesar satu juta rupiah. Ketika rumah tersebut tidak lagi ditempati, tagihan dengan jumlah serupa tetap muncul meski tidak ada pemakaian.
“Ketika rumahnya sudah dijual atau ditempati lagi, mereka tetap harus membayar tunggakan dulu kalau tidak mau listriknya diputus,” tambahnya.
Nasim mempertanyakan mengapa PLN belum memiliki sistem digitalisasi pencatatan meteran yang lebih mutakhir, seperti yang sudah diterapkan di sejumlah negara lain. Menurutnya, pembaruan teknologi sangat dibutuhkan agar tiap pelanggan dapat memantau pemakaian listrik secara real time melalui ID pelanggan.
“Kenapa Indonesia tidak bisa? Apa memang supaya tetap manual untuk memberdayakan tenaga kerja manusia, atau ada alasan lain?” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa metode manual memiliki risiko kesalahan yang lebih besar dan kerap menimbulkan persoalan di lapangan.
Nasim berharap PLN dapat mempercepat modernisasi sistem, agar pencatatan meteran lebih akurat, transparan, dan tidak merugikan konsumen.
“Saya harap ini bisa segera dieksekusi,” tutupnya.@givary
