VISI.NEWS | BANDUNG – Di antara deretan kursi parlemen Provinsi Jawa Barat, nama Nia Purnakania bukanlah yang paling gaduh. Ia tidak selalu muncul dengan pernyataan keras atau manuver politik yang mencolok. Namun, di balik ritme kerjanya yang cenderung senyap, ada konsistensi yang jarang goyah—memperjuangkan ekonomi rakyat dan pemberdayaan masyarakat.
Perempuan bergelar Hj., Sarjana Hukum, dan Magister Kenotariatan itu menapaki jalur politik melalui PDI Perjuangan. Dua periode ia duduk di DPRD Jawa Barat—2019 hingga kini—mewakili daerah pemilihan Jawa Barat II, yang meliputi Kabupaten Bandung. Wilayah yang bukan hanya luas secara geografis, tetapi juga kompleks dalam persoalan sosial dan ekonomi.
Di gedung dewan, Nia mengambil posisi di Komisi III yang membidangi keuangan. Ia juga duduk di Badan Anggaran dan Badan Musyawarah—dua ruang penting tempat arah kebijakan dan distribusi anggaran dipertaruhkan. Di internal fraksi, ia dipercaya mengemban peran sebagai bendahara. Posisi yang tak sekadar administratif, melainkan juga strategis dalam menjaga ritme politik fraksi.
Namun, wajah politik Nia tidak sepenuhnya terlihat di ruang sidang. Ia lebih sering terbaca di lapangan—dalam forum reses, sosialisasi peraturan daerah, atau pertemuan dengan pelaku usaha kecil. Di sana, ia mendengar langsung keluhan tentang akses modal yang tersendat, pemasaran yang tersendat, hingga usaha kecil yang berjalan tanpa pendampingan.
Perhatiannya terhadap UMKM dan ekonomi kreatif bukan tanpa alasan. Ia melihat sektor ini sebagai tulang punggung yang sering luput dari perhatian serius. Baginya, ekonomi daerah tidak dibangun dari atas, melainkan tumbuh dari bawah—dari dapur-dapur kecil usaha rumahan, dari kios-kios sederhana, dari tangan-tangan yang bekerja tanpa banyak sorotan.
Dalam beberapa kesempatan, Nia kerap menggarisbawahi pentingnya peran generasi muda. Ia melihat anak muda bukan sekadar pencari kerja, melainkan pencipta peluang. Di tengah keterbatasan lapangan kerja formal, kewirausahaan menjadi jalan yang ia dorong—meski dimulai dari skala kecil.
Pendekatannya cenderung kolaboratif. Ia percaya bahwa pembangunan tidak bisa diserahkan pada pemerintah semata. Harus ada keterlibatan dunia usaha, lembaga pendidikan, hingga masyarakat itu sendiri. Sinergi, dalam pandangannya, bukan jargon, melainkan kebutuhan.
Di balik itu, ada kesadaran lain yang ia pegang: bahwa kebijakan yang baik harus berakar pada realitas. Karena itu, ia berupaya menjaga jarak yang tidak terlalu jauh dari konstituennya. Ia hadir, mendengar, lalu membawa suara itu ke ruang kebijakan—meski tidak selalu berujung pada keputusan yang cepat.
Sebagai legislator, komitmennya sederhana namun tidak ringan: memastikan anggaran berpihak pada rakyat, membuka akses usaha bagi mereka yang membutuhkan, serta menjaga agar kebijakan tidak kehilangan arah dari kepentingan publik.
Di tengah dinamika politik yang sering riuh, Nia Purnakania memilih jalannya sendiri—bekerja dalam senyap, tetapi dengan arah yang jelas. Tidak selalu terlihat, tetapi terus bergerak.
@uli
