Nunggak Rp 1,6 Miliar, KPP Madya Surakarta Sita Aset Wajib Pajak Bandel di Karanganyar

Editor Petugas pelaksana penyitaan aset dari KPP Madya Surakarta, menempelkan stiker tanda penyitaan pada truk aset PT XX/visi.news/istimewa
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | SOLO – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Surakarta, menyita aset berupa sebuah truk, milik PT XX yang merupakan wajib pajak (WP) di Kabupaten Karanganyar. Tindakan tegas tersebut dilakukan KPP Madya Surakarta, karena sampai Februari 2022 PT XX tercatat menunggak pajak sekitar Rp 1,6 milliar.

Kepala KPP Madya Surakarta, Guntur Wijaya Edi, menjelaskan kepada wartawan, Senin (21/2/2022), penyitaan aset dilaksanakan secara terpadu pada 4 Februari 2022, melibatkan Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (P3), Juru Sita Pajak Negara (JPSN) dan disaksikan Kepala KPP Madya Surakarta.

“Aset yang disita berupa sebuah truk. Penyitaan secara terpadu, di kantor perusahaan PT XX, di wilayah Kabupaten Karanganyar,” katanya.

Kepala KPP Madya Surakarta, mengungkapkan, sebetul tindakan penyitaan dilaksanakan pihaknya berupaya mengutamakan kebijakan penagihan secara persuasif kepada wajib pajak bandel tersebut.
“Kami selalu mendorong wajib pajak agar patuh melalui pendekatan persuasif. Tetapi, jika langkah itu tidak berhasil, kami baru melakukan penagihan aktif, di antaranya berupa penyitaan,” ucap Guntur menjelaskan.

Dalam melaksanakan penyitaan, sambung Guntur, KPP Madya Surakarta tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kebijakan dan prosedur penyitaan mengacu pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo. UU Nomor 19 Tahun 2000, tentang penagihan pajak dengan surat paksa ,” tandasnya.

Dia mengimbau, sebelum KPP melakukan hard collection atau penagihan secara aktif, para penunggak pajak, terutama perusahaan yang memiliki nilai utang di atas Rp. 100 juta agar segera melunasi utangnya.

Menyinggung proses penagihan pajak sampai dijatuhkannya sanksi penyitaan aset, Guntur menjelaskan, ada dua jenis penagihan pajak yang dilakukan KPP, yakni secara aktif dan pasif. Penagihan pajak pasif, katanya, prosesnya melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), SK Pembetulan, SK Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang lebih besar.

Baca Juga :  DARI LIGA ITALIA: Sengit Saling Salip, AC Milan Rebut Kembali Puncak Klasemen

“Dalam penagihan pasif, JSPN memberitahukan kepada wajib pajak bahwa terdapat utang pajak. Jika dalam waktu satu bulan sejak diterbitkannya STP wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka DJP akan melakukan tindakan penagihan aktif,” jelasnya.@tok

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Kampanyekan Prinsip Peduli Lingkungan Melalui Fashion, Brand Ini Menembus Pasar Dunia

Sel Feb 22 , 2022
Silahkan bagikan Mengintip Kisah Sejauh Mata Mamandang, Mencari Peluang dari Barang yang Terbuang VISI.NEWS | JAKARTA – Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) diperingati tanggal 21 Februari setiap tahunnya. Peringatan HPSN pertama kali dicanangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 21 Februari 2005 lalu. Di hari ini, kita diajak […]