Ongkos Kirim Dipertanyakan, Bantuan Pemprov Hanya Diantarkan sampai Kantor Desa

Warga terdampak Covid-19 terlihat berdesak- desakan./visi.news/zaahwan aries.
Jangan Lupa Bagikan

VISI.NEWS – Sejumlah kalangan di Garut mempertanyakan kinerja Kantor Pos Indonesia yang dinilai tak profesional dalam melaksanakan tugas pendistribusian bantuan dari Pemprov Jabar untuk masyarakat terdampak Covid-19.

Berdasarkan aturan, seharusnya bantuan disampaikan langsung pihak pos ke rumah keluarga penerima manfaat (KPM). Karena untuk tiap paket, pemerintah sudah menganggarkan ongkos kirim sebesar Rp 30 ribu.

Yang terjadi di Kabupaten Garut, banyak paket bantuan yang tak dikirimkan langsung ke rumah KPM. Melainkan didrop langsung di kantor desa. Akibatnya, harapan pemerintah untuk dapat menghindari kerumunan dalam penyaluran bantuan ini pun gagal.

“Dari hasil pantauan kami, banyak paket yang oleh PT Pos hanya dikirimkan ke kantor desa. Bukan langsung ke rumah KPM. Ini jelas-jelas melanggar aturan dan tak bisa dibiarkan,” ujar Ketua Umum Laskar Garut Mandiri (Lagam), Yudi Setia Kurniawan.

Menurut Yudi, dalam juklak dan juknis Social Safety Net Gubernur Jawa Barat, disebutkan bahwa bantuan harus langsung disampaikan PT Pos kepada KPM.

Untuk tiap paket yang harus diantarkan ke KPM, PT Pos mendapatkan bayaran Rp 30 ribu. Namun jika ternyata oleh PT Pos paket tersebut tidak disampaikan ke KPM, lantas ke mana larinya uang ongkos kirim sebesar Rp 30 ribu per paket tersebut?

Yudi menilai, sangat wajar jika kinerja Kantor Pos yang seperti itu mendapatkan sorotan tajam dari berbagai kalangan. Ini menunjukan kinerja PT Pos yang dinilai tidak siap dalam melaksanakan penyaluran bantuan. Tapi anggaran untuk ongkos kirim tetap diambil.

Diungkapkannya, di Kabupaten Garut terdapat sekitar 87 ribu KPM yang mendapatkan bantuan dari Pemprov Jabar tersebut.

Jika jumlah tersebut dikalikan Rp 30 ribu, maka ongkos kirim yang diberikan pemerintah kepada PT Pos untuk mengirimkan bantuan ke KPM mencapai Rp 2,61 miliar.

Namun sangat disayangkan, ternyata PT Pos tidak melaksanakan tugas untuk mendistribusikan bantuan dengan baik.

“Ini akan menjadi indikasi korupsi, apalagi sebagian bantuan saat ini telah terdistribusikan kepada KPM tanpa melibatkan peran PT Pos. Kami akan melaporkan hal ini,” katanya.

Disampaikanya, pihaknya juga sangat menyayangkan tidak adanya keterlibatan ojek online (ojol) dan ojek pangkalan (opang) dalam sistem pendistribusian bantuan tersebut.

Padahal dalam juklak dan juknisnya, hal itu sudah diatur, tetapi nyatanya hak ojol dan opang jadi hilang.

Pendistribusian bantuan dari Pemprov Jabar yang tidak langsung disampaikan ke KPM oleh pihak Pos, juga disesalkan sejumlah warga.

Ida (42), warga Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogongkidul, misalnya. Ia mengaku diminta pihak desa untuk datang ke Kantor Pos Garut untuk mengambil paket bantuan.

Tak hanya itu, ia pun terpaksa harus rela berdesakan dengan warga lainnya yang juga mau mengambil bantuan sehingga sempat muncul perasaan khawatir.

“Heran juga, kenapa saya yang harus mengambil bantuan ke Kantor Pos Garut? Padahal sebelumnya saya pernah mendapatkan penjelasan bahwa bantuan itu akan dikirimkan langsung ke rumah oleh petugas pos atau ojol,” ucap Ida.

Keluhan juga diungkapkan sejumlah sopir pengantar bantuan Pemprov Jabar yang merasa keberatan karena pendistribusian tak sesuai perjanjian awal.

“Kami tentu sangat keberatan karena pelaksanaan pengiriman barang yang kami lakukan tidak sesuai perjanjian. Seharusnya kami distribusikan ke kantor pos kecamatan, tapi oleh pihak kantor pos malah harus dikirim ke kantor-kantor desa yang jaraknya lebih jauh dan titiknya lebih banyak,” kata seorang sopir yang enggan disebut namanya saat ditemui di gudang Bulog Garut.

Di tempat terpisah, Kepala Kantor Pos Garut, Ade Noval, saat ditanya terkait hal tersebut, menyatakan belum bisa memberikan tanggapan karena masih melakukan monitoring di lapangan.

“Saya masih melakukan monitoring, nanti aja wawancaranya kalau saya sudah tak sibuk,” kata Ade melalui pesan singkatnya. @zhr

Fendy Sy Citrawarga

One thought on “Ongkos Kirim Dipertanyakan, Bantuan Pemprov Hanya Diantarkan sampai Kantor Desa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Iran Buka Lagi Masjid Selama 2 Jam saat Malam Lailatulkadar

Rab Mei 20 , 2020
Jangan Lupa BagikanVISI.NEWS – Pemerintah Iran membuka kembali masjid selama dua jam mulai tengah malam untuk iktikaf saat malam Lailatulkadar di tengah pandemi virus corona. Mengutip CNN Indonesia dari AFP, Menteri Kesehatan Saeed Namaki mengumumkan pembukaan kembali masjid dengan waktu terbatas pada tiga malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Saeed mengakui keputusannya tersebut sulit dan […]