Ormas Tanda Tangani Kesepakatan Jaga Kota Bandung Tetap Kondusif

Editor Sejumlah ormas menandatangani kesepakatan jaga Kota Bandung agar tetap kondusif./via humasbandung.go.id/ist.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | KOTA BANDUNG – Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) sepakat menjaga Kota Bandung tetap kondusif. Kesepakatan itu ditandatangani di Oasis Siliwangi Hotel Bandung, Selasa (16 November 2021).

Penandatanganan disaksikan oleh Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana dan Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan serta Dandim 0618/BS, Kol. Inf. Sapta Budhi Purnama.

Sejumlah ormas yang menandatangani di antaranya FKPPI, Laskar Merah Putih, dan Agotax. Ada 10 poin kesepakatan, yaitu:

1. Tidak melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan.

2. Tidak melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.

3. Tidak melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial.

4. Tidak melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Tidak menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang.

6. Tidak melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Tidak menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

8. Menjaga keamanan dan ketertiban Kota Bandung untuk Bandung Kondusif.

9. Bersedia mendukung tugas-tugas Kamtibmas.

10. Apabila terdapat anggota ormas melanggar hukum, akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan tersebut dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum, dan keamanan dalam negeri yang kondusif terutama di wilayah Kota Bandung, serta untuk mendukung kelancaran pembangunan daerah.

Sehingga perlu langkah-langkah penanganan konflik sosial melalui komunikasi, koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, mau pun TNI-Polri, serta pihak lainnya.

Baca Juga :  Perppu Cipta Kerja 2/2022, Kemnaker : Pekerja Nikah dengan Teman Satu Kantor Itu Tidak Bisa Dipecat

Dalam arahannya Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menyampaikan, Kota Bandung sebagai kota metropolitan mempunyai penduduk dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Kondisi ini rentan oleh berbagai konflik, namun hal itu relatif tidak pernah terjadi di Kota Bandung.

Menurutnya, di Kota Bandung kalaupun terjadi konflik, bukan karena perbedaan identitas tetapi lebih disebabkan faktor kepentingan. Ia pun bersyukur potensi konflik di Kota Bandung selalu bisa diredam.

“Hal itu karena kedewasaan sikap para pemimpin kelompok, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, serta kerja sama yang baik di Jajaran pemerintahan yang diwadahi oleh Forkopimda,” katanya.

Oleh karena itu, sinergisitas Forkopimda dengan ormas yang ada di Kota Bandung harus tetap dipelihara dan bahkan ditingkatkan menjadi lebih kondusif agar dapat meraih misi Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis.

“Apalagi kita memiliki kesamaan persepsi dan tujuan hidup yaitu meraih kesejahteraan lahir dan batin yang hanya bisa diraih dalam suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan kondusif,” ungkapnya.

“Itu sebabnya kebersamaan antarkelompok harus dipelihara, di mana semua pihak dituntut memupuk rasa hormat, bangga dan toleran terhadap setiap perbedaan,” lanjutnya.

Wakil wali kota berharap, hal tersebut harus dibangun oleh sikap untuk mau bedialog serta lebih terlibat dalam dinamika keragaman. Terlebih berbagai konflik yang terjadi biasanya berawal dari ketidakpedulian terhadap perbedaan yang dimiliki oleh pihak lainnya.

“Pemerintah tidak bisa menyelesaikan seluruh permasalahan, harus didukung oleh berbagai pihak, termasuk ormas yang tetap diharapkan menjadi mitra pemerintah yang kritis objektif dan berorientasi kepada perubahan menuju masyarakat yang lebih maju dan sejahtera,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan, Bangsa, dan Politik (Kesbangpol), Bambang Sukardi menyampaikan, kegiatan tersebut dalam efektivitas penanganan konflik sosial, harus sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Baca Juga :  Sebanyak 16.305 Calon Jemaah Haji Khusus Lunasi Biaya

“Berdasarkan peraturan perundang-undangan, melakukan upaya-upaya pencegahan dengan merespons secara cepat, tepat semua permasalahan di dalam maayarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial guna mencegah lebih dini tindak kekerasan,” katanya.

Menurut Bambang, kondisi tersebut tidak terlepas dari kemampuan menjalin komunikasi di antara dinas instansi terkait, serta komponen masyarakat lainnya sehingga kerja sama ini perlu dijalin dengan baik.

Sedangkan Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan menyatakan mendukung kegiatan tersebut karena forum-forum seperti ini perlu dilakukan.

“Karena sering sekali permasalahan muncul, konflik sosial di tengah masyarakat karena kurangnya komunikasi,” katanya.

Menurutnya DPRD Kota Bandung juga banyak mendapatkan aspirasi yang ternyata substansinya adalah karena kurangnya komunikasi sehingga Pemkot Bandung pun harus terbuka memberikan informasi terkait pembangunan dan informasi lain yang dibutuhkan masyarakat.

“Jadi kami mendorong para Kepala Dinas, maupun camat, lurah di kewilayahan untuk membangun terus komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat,” pesannya. @fen/sumber: humasbandung.go.id

 

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

MUI Benarkan Anggota Komisi Fatwa Ditangkap Densus 88 Terkait Terorisme

Rab Nov 17 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS | JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Ikhsan Abdullah membenarkan soal penangkapan anggota Komisi Fatwa MUI, Ahmad Zain An-Najah oleh Densus 88 Antiteror Polri. Secepatnya MUI akan menggelar rapat untuk membahas perihal pemberian hak-hak hukum yang bersangkutan. Ikhsan menjelaskan bahwa anggota yang berada di dalam struktur […]