VISI.NEWS | JAKARTA – Insiden penembakan terhadap lima Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga pekerja migran ilegal di Malaysia menuai perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Kejadian ini terjadi di perairan Tanjung Rhu, Malaysia, pada Jumat (24/1/2025), dengan satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka akibat tindakan aparat Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM).
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, menyebut pihaknya masih kesulitan mendapatkan akses pendampingan terhadap korban dan jenazah.
“Jadi masih semua tertutup akses untuk melihat atau mendampingi jenazah maupun korban sakit juga belum di dapat,” katanya, Senin, (27/1/2025).
“Jadikan ke menteri luar negeri atau ke kedutaan itu hadir penuh, atau kepolisian kita jadi belum ada info apapun,” sambung dia.
Kendati demikian, Karding menegaskan pemerintah akan menyiapkan advokasi maksimal bagi para korban.
“Jadi pada prinsipnya pemerintah akan menyiapkan advokasi pendamping namun sekarang memang oleh pemerintah Malaysia atau pihak kepolisian dan imigrasi Malaysia belum membolehkan untuk dibuka akses pada jenazah dan pada korban-korban lainnya yang dirawat di beberapa rumah sakit,” ujar Karding.
“Tapi kementerian luar negeri dalam hal ini kedutaan besar sekaligus kami di kementerian P2MI akan memastikan akan ada pendampingan,” imbuhnya.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri RI melalui KBRI Kuala Lumpur telah meminta akses kekonsuleran kepada otoritas Malaysia untuk bertemu dengan para korban dan jenazah. Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Judha Nugraha, menegaskan bahwa nota diplomatik akan dikirim untuk mendorong penyelidikan terkait insiden ini, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat Malaysia.
“KBRI sudah meminta akses agar pemerintah Indonesia dapat melihat para korban dan jenazah yang tewas karena tertembak,” ujar Judha.
“Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memonitor penanganan kasus ini oleh otoritas Malaysia dan memberikan bantuan kekonsuleran kepada para WNI,” tambah Judha.
Sementara itu, DPR RI melalui Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad mendesak Kemenlu dan P2MI menempuh langkah diplomatik yang tegas agar kasus ini dapat diungkap secara transparan.
“Kami meminta Kementerian Luar Negeri RI melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur untuk mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia terkait insiden penembakan lima orang WNI pekerja migran tersebut,” kata Dasco dalam keterangannya, Senin (27/1/2024). @ffr
