Pangan, Sanitasi, Pendidikan Serta Perlindungan Anak Dan Perempuan, Cucu : Siap Disuarakan Di Parlemen

Editor Anggota DPRD Jabar, Cucu Sugyati. /visi.news/eko aripyanto
Silahkan bagikan

VISINEWS |BANDUNG – Banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan Reses II Tahun 2022, ketahanan pangan, sanitasi, pendidikan, serta perlindungan anak menjadi perhatian dan patut disuarakan terhadap Pemprov Jawa Barat (Jabar).

Salah seorang Anggota DPRD Jabar, Cucu Sugyati mengatakan, dari sejumlah titik di wilayah Kabupaten Bandung yang dikunjungi, banyak menemukan berbagai aspirasi yang kemudian harus mendapat dukungan anggaran serta regulasi untuk mengaturnya.

“Terkait pangan, alhamdulilah di Kabupaten Bandung masih terdapat lumbung pangan, sehingga ketahanan pangan masih dianggap kuat, hanya tinggal dibantu anggaran dan regulasi,” katanya.

Kepada VISINEWS Senin (21/3/22), Cucu mengungkapkan, masalah sanitasi juga jadi sorotan, pasalnya masih terdapat wilayah di Jabar khususnya di Kabupaten Bandung yang masih kotor dan kurang sehat, sehingga perlu disikapi.

“Masih banyak wilayah yang dianggap kotor dan kurang sehat, sehingga cukup beresiko untuk kesehatan masyarakat, perlu adanya sebuah regulasi sanitasi yang harus dibahas di DPRD Jabar,” ungkapnya.

Kemudian, masalah sosial lainnya yaitu terkait dengan pendidikan yang terpantau masih terdapat ketimpangan, lanjut politisi Golkar dapil Kabupaten Bandung ini, masih diperlukan pengawasan serta perhatian yang khusus.

“Soal anggaran pendidikan saya kira sudah sangat besar dari APBD I dan II, belum lagi dari APBN dengan berbagai programnya, persoalan ketimpangan pendidikan ini perlu mendapatkan perhatian khusus,” ujar Cucu.

Terakhir, terkait dengan perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan seksual dan lain-lain, merupakan bagian terpenting untuk terus disuarakan dan diperjuangkan di parlemen juga terhadap pemerintah baik pemprov ataupun pemkab guna mencari solusi dalam rangka penanganan instensif.

“Keterkaitan penanganan perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan, tapi secara regulasi anggaran belum masuk kategori A, contohnya adalah DP3AKB merupakan dinas yang anggarannya paling sedikit, nah hal ini pun menjadi PR bersama,” pungkasnya. @eko

Baca Juga :  Kecewa kepada Parpol, Mantan Bupati Tasikmalaya Siap Menangkan Pasangan "Cekas"

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Dianggarkan Rp.15 Miliar, Reynaldi : Operasi Pasar Murah Harus Sentuh Masyarakat Menengah Kebawah

Sen Mar 21 , 2022
Silahkan bagikanVISINEWS |BANDUNG – Kelangkaan dan melonjaknya sejumlah harga bahan pokok yang terjadi akhir-akhir ini, membuat masyarakat Jawa Barat (Jabar) kesulitan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Menyikapi hal tersebut, Pemprov Jabar berencana akan menggelar operasi pasar murah sebagai langkah dalam mengendalikan harga kebutuhan bahan pakok terutama di Bulan Ramadhan dan Idul […]