PDIP Mengajukan Hak Angket Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Apa yang akan Terjadi ?

Editor Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. /net/diolah
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | BANDUNG – Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak angket DPR memiliki beberapa fungsi, di antaranya menyelidiki pejabat negara atau pemerintah yang mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR terkait kepentingan bangsa dan negara.

PDIP, sebagai partai pengusung calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo, berencana mengajukan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. PDIP merasa dirugikan oleh hasil pemilu yang menempatkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang dengan perolehan suara 58,77 persen. PDIP menuding ada indikasi manipulasi data, pelanggaran prosedur, dan intimidasi terhadap saksi-saksi di sejumlah daerah.

Kalau PDIP mengajukan hak angket, apa yang akan terjadi? Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014, pengajuan hak angket harus memenuhi syarat sebagai berikut:

  • Diajukan oleh minimal 25 persen dari jumlah anggota DPR atau 132 anggota.
  • Disetujui oleh rapat paripurna DPR dengan persetujuan minimal 50 persen dari jumlah anggota DPR atau 264 anggota.
  • Dilaksanakan oleh panitia khusus (pansus) yang dibentuk oleh pimpinan DPR.
  • Diselesaikan dalam waktu paling lama 6 bulan sejak disetujui oleh rapat paripurna DPR.

Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka pansus hak angket akan melakukan penyelidikan terhadap dugaan kecurangan pemilu 2024. Pansus hak angket berhak memanggil dan memeriksa pejabat negara atau pemerintah, badan hukum, atau warga yang terkait dengan masalah yang diselidiki. Pansus hak angket juga berhak meminta bantuan aparat penegak hukum untuk mengamankan saksi atau barang bukti.

Hasil penyelidikan pansus hak angket akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR dalam bentuk laporan akhir. Laporan akhir tersebut harus mendapat persetujuan minimal 50 persen dari jumlah anggota DPR. Laporan akhir tersebut kemudian diserahkan kepada presiden sebagai kepala pemerintahan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga :  BRIN dan Kementrian ESDM Jajaki Kerja Sama Deteksi Potensi Minyak Bumi dengan Tomografi Neutron

Namun, pengajuan hak angket PDIP kemungkinan besar akan menghadapi kendala. Pasalnya, PDIP sendiri hanya memiliki 128 anggota di DPR, kurang dari syarat minimal 132 anggota untuk mengajukan hak angket.

Untuk mencapai minimal 25 persen kursi di DPR RI, maka PDIP juga harus mendapat dukungan dari partai-partai lain yang mungkin memiliki kepentingan yang sama. Mereka bisa PPP punya 19 anggota, PKB sebanyak 58 anggota dan PKS 50 anggota dan Nasdem sebanyak 59 anggota. Kalau PDIP bisa melobi dan meyakinkan partai-partai ini untuk mengajukan hak angket maka bisa didukung oleh 314 anggota. Tapi, kalau Nasdem saja tidak bisa diyakinkan (-59 anggota), maka hanya mendapat dukungan 255 anggota, ini sulit untuk mendapat persetujuan di sidang paripurna.

Sementara itu, partai-partai pendukung pasangan Prabowo-Gibran, sudah solid di 261 anggota. Yakni Gerindra 78 kursi atau 13,57 persen, Golkar 85 kursi atau 14,78 persen, PAN 44 kursi atau 7,65 persen, dan Demokrat 54 kursi atau 9,39 persen atau sebanyak 261. Kalau ditambah Nasdem 59 kursi maka yang menolak 320 anggota, PDIP akan sulit mengajukan hak angket.

@mpa

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Kampanyekan Caleg, Kades Majasetra Divonis Empat Bulan Penjara

Jum Feb 23 , 2024
Silahkan bagikanVISI.NEWS | BALEENDAH – Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, Dadang Darajat terbukti bersalah karena telah terlibat mengkampanyekan salah satu Caleg DPR-RI dari Partai Nasdem. Kini ia dihukum dengan vonis 4 bulan penjara. Vonis tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Eka Ratnawidiastuti pada Kamis (22/2/2024). “Menjatuhkan hukuman pidana kepada […]