PDIP Tetap Inginkan Pilkada Serentak di Tahun 2024

Editor :
Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat memberi keterangan terkait Kongres V PDI Perjuangan tahun 2019 di Jakarta, Kamis (1/8/2019). /liputan6.com/helmi fithriansyah/ist.

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Polemik terhadap revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) yang menginginkan adanya Pilkada di tahun 2022 dan 2023 tidak disepakati oleh PDIP.

Partai berlambang banteng bermoncong putih itu tetap berharap Pilkada digelar serentak di tahun 2024 dengan Pilpres dan Pileg.

Hal ini dibenarkan oleh Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat. “Ya Pilkada serentak tetap diadakan pada 2024 karena itu sesuai desain konsolidasi pemerintahan pusat dan daerah,” kata Djarot , Jumat (29/1/2021), seperti dilansir Lipputan6.com yang mengkonfirmasinya.

Dia menegaskan PDIP memilih Pilkada tetap diadakan di tahun 2024 guna menjaga kesinambungan dan kesesuaian jadwal antara pileg, pilpres, dan pilkada 2024.

“Pilkada Serentak 2024 yang diatur dalam UU tersebut belum dijalankan, bagaimana perubahan akan dilakukan? Jadi dilaksanakan dulu tahun 2024, baru dievaluasi,” jelas Djarot.

Selain itu, PDIP memandang energi bangsa dapat difokuskan pada upaya mengatasi pandemi berikut seluruh dampak akibat Covid-19, khususnya dampak di bidang perekonomian rakyat.

“Pemerintah dan DPR RI tidak perlu membuang-buang energi yang berpotensi ketegangan politik akibat seringnya perubahan UU Pemilu. Lebih baik fokus kita mengurus rakyat agar segera terbebas dari Covid-19. Pelaksanaan pilkada yang penting untuk dievaluasi, bukan perubahan UU-nya,” kata Djarot.

Usulan Ambang Batas

Djarot juga menyinggung soal aturan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold naik menjadi 5 persen dalam RUU Pemilu.

Dia mengklaim, kenaikan tersebut untuk penyederhanaan partai.

“Untuk penyederhanaan partai politik peserta pemilu, sekaligus konsolidasi demokrasi,” kata dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengakui bahwa aturan ambang batas ini adalah usulan PDIP. “Kita usul (naik) dari 4 persen naik menjadi 5 persen,” jelasnya. @fen

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Selain FPI, PNS Dilarang Bergabung dengan 5 Organisasi Ini

Ming Jan 31 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Pemerintah melarang aparatur sipil negara (ASN) terlibat dalam organisasi terlarang. Larangan ini tercantum dalam Surat Edaran Bersama Menteri PANRB dan Kepala BKN tentang Larangan bagi ASN untuk berafiliasi dengan dan/atau Mendukung Organisasi Terlarang dan/atau Organisas Kemasyarakatan yang Dicabut Status Badan Hukumnya. “SE Bersama ini ditujukan bagi ASN […]