Pegawainya Mencuri, DPR Minta KPK Evaluasi Sistem Pengawasan

Editor :
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh meminta KPK untuk mengevaluasi sistem pengawasan dan prosedur operasional kerjanya./antara/ist.

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengevaluasi sistem pengawasan dan prosedur operasional kerjanya.

Khairul Saleh mengatakan hal itu dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (11/4/2021) seperti dilansir Antara, menanggapi adanya pegawai KPK yang diduga melakukan pencurian barang bukti 1,9 kilogram emas.

“Peristiwa ini tentu menjadi evaluasi bagi KPK walaupun sama-sama kita tahu bahwa seluruh proses kerja di KPK sudah terbangun dengan sangat baik,” katanya.

Menurut dia, selalu ada ruang perbaikan untuk memperkuat sisi pengawasan sistem operasional kerja.

“Tentu yang dilakukan oleh pegawai KPK tersebut telah mencoreng reputasi KPK sendiri. Karena kita ketahui pegawai yang mencuri barang bukti tersebut merupakan anggota satgas yang ditugaskan menyimpan dan mengelola barang bukti pada direktorat Labuksi KPK,” tuturnya.

Dia pun mengapresiasi KPK yang telah terbuka menyampaikan permasalahan ini ke depan publik sehingga permasalahan ini dapat dijadikan pembelajaran bagi pegawai KPK yang lain agar tidak bermain-main dengan barang sitaan yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi.

“KPK juga dengan tegas telah memproses semua pelanggaran etik. Hal ini menunjukkan bahwa KPK tetap menjaga integritasnya sebagai bentuk upaya menjaga amanah serta harapan masyarakat Indonesia kepada KPK,” kata Khairul Saleh.

Hal itu juga tentu menjadi bukti kepada masyarakat Indonesia bahwa KPK tidak saja memproses perkara korupsi tetapi juga memproses pelaku korupsi di internal KPK, ucapnya.

Sebelumnya, KPK memberhentikan dengan tidak hormat seorang pegawainya berinisial IGAS karena terbukti mencuri emas seberat 1.900 gram yang merupakan barang rampasan dari perkara korupsi.

“Oleh karena itu, Majelis memutuskan bahwa yang bersangkutan perlu dijatuhi hubungan berat, yaitu memberhentikan yang bersangkutan dengan tidak hormat,” kata Ketua

Baca Juga :  PHRI Kabupaten Bandung Curhat di Pangandaran

Dewan Pengawas KPK, Tumpak Panggabean, di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK Jakarta, Kamis (8/4).
Ia menjelaskan, barang bukti itu jumlahnya cukup banyak yaitu ada empat, kalau ditotal semua bentuknya adalah emas batangan dengan berat 1.900 gram. @fen

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

"The War in the Shadows" Film Dokumenter Terbaru Pemberantasan Terorisme di Xinjiang

Sen Apr 12 , 2021
Silahkan bagikan VISI.NEWS – Berbagai platform milik China Media Group pada Jumat lalu mulai menayangkan “The War in the Shadows,” episode terakhir dari tetralogi yang diproduksi China Global Television Network (CGTN) tentang pemberantasan terorisme di Wilayah Otonom Uygur, Xinjiang, Tiongkok Barat Daya. Film ini mengisahkan kondisi pelik yang dialami warga Xinjiang […]