VISI.NEWS | BANDUNG — Pemerintahan Presiden AS Donald Trump kembali memperkuat sistem pengadilan imigrasi dengan melantik 33 hakim imigrasi baru, sebagian besar berasal dari latar belakang militer. Langkah ini merupakan bagian dari strategi yang disebut Pemerintah sebagai upaya untuk mempercepat proses deportasi dan memperkuat keamanan nasional di tengah lonjakan kasus imigrasi.
Para hakim baru ini, yang disumpah Kamis (5/2/2026), akan ditempatkan di pengadilan imigrasi di berbagai negara bagian termasuk Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, New York, Texas, dan lainnya.
Seorang juru bicara Departemen Kehakiman mengatakan bahwa penunjukan hakim-hakim baru ini penting untuk memulihkan apa yang disebutnya “integritas sistem imigrasi,” setelah kebijakan perekrutan pada masa pemerintahan sebelumnya dianggap merusak kredibilitas pengadilan.
“Setelah empat tahun praktik perekrutan pemerintahan Biden yang merusak kredibilitas dan ketidakberpihakan pengadilan imigrasi, Departemen Kehakiman ini terus memulihkan integritas ke sistem imigrasi kami dan bangga menyambut hakim-hakim imigrasi berbakat ini dalam misi kami melindungi keamanan nasional dan keselamatan publik,” ujar juru bicara tersebut.
Mayoritas dari 33 hakim baru ini membawa pengalaman militer. Setengah dari hakim permanen dan seluruh hakim sementara yang diangkat — yang jabatannya dibatasi hingga enam bulan — berasal dari dinas militer atau memiliki latar belakang hukum militer. Ini mengikuti kebijakan Pentagon yang mengerahkan pengacara militer dan sipil dari Departemen Pertahanan AS untuk sementara waktu menjalankan tugas sebagai hakim imigrasi.
Namun, pengangkatan hakim-hakim ini terjadi di tengah kritik keras dari kelompok advokasi imigrasi. Menurut American Immigration Lawyers Association (AILA), lebih dari 100 hakim imigrasi telah diberhentikan atau didesak keluar dari posisi mereka sejak Trump kembali menjabat pada Januari 2025. AILA menyatakan pemutusan hubungan kerja besar-besaran ini memangkas jumlah hakim yang tersedia untuk menangani lonjakan kasus imigrasi yang terus meningkat.
Sementara itu, data dari Mobile Pathways — sebuah lembaga nirlaba yang menganalisis data pengadilan imigrasi — menunjukkan sistem peradilan imigrasi kini menghadapi tumpukan sekitar 3,2 juta kasus per 31 Desember 2025. Jumlah ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi hakim-hakim baru dalam menyelesaikan sengketa imigrasi di seluruh negeri.
Di bawah kebijakan Trump saat ini, sejumlah reformasi juga tengah digulirkan. Salah satunya adalah rencana penerbitan regulasi “fast-track” yang diperkirakan diumumkan Jumat ini. Regulasi itu dimaksudkan untuk mempersingkat waktu banding keputusan hakim imigrasi menjadi hanya 10 hari, sekaligus mempermudah Board of Immigration Appeals (BIA) dalam menolak banding yang dianggap tidak memenuhi aturan baru.
Perubahan kebijakan lain yang berdampak signifikan adalah reinterpretasi oleh Board of Immigration Appeals terkait aturan pembebasan bond, yang membuat ribuan migran yang sebelumnya memenuhi syarat untuk dibebaskan kini masuk dalam kategori wajib ditahan. Langkah ini muncul bersamaan dengan upaya pemerintahan untuk meningkatkan penahanan dan deportasi.
Penunjukan 33 hakim baru ini menunjukkan bagaimana pemerintahan Trump tengah intens mendorong perubahan besar dalam sistem imigrasi Amerika Serikat — sebuah agenda yang dipandang kontroversial dan penuh sentimen politik di tengah perdebatan panjang soal imigrasi. @kanaya
