VISI.NEWS | ISTANBUL – Menteri Dalam Negeri Turki, Ali Yerlikaya, mengungkapkan bahwa pihak berwenang telah mengidentifikasi 261 akun media sosial yang membagikan konten provokatif yang dapat memicu kebencian publik atau tindak kriminal. Penangkapan ini merupakan bagian dari tindakan keras terhadap suara-suara yang menentang pemerintah, yang semakin memanas dengan penahanan Walikota Istanbul, Ekrem Imamoglu, yang dianggap sebagai pesaing potensial Presiden Recep Tayyip Erdogan.
Imamoglu ditangkap dalam sebuah penggerebekan dini hari di kediamannya pada hari Rabu, terkait dengan penyelidikan dugaan korupsi dan hubungan dengan kelompok teroris. Selain Imamoglu, beberapa tokoh penting lainnya, termasuk dua walikota distrik, juga turut ditahan. Penahanan ini memicu kekhawatiran tentang kondisi demokrasi di Turki dan memicu protes di Istanbul serta kota-kota lain, meskipun ada larangan demonstrasi selama empat hari di ibu kota dan penutupan jalan.
Kekhawatiran ini juga berdampak pada pasar keuangan, dengan terjadinya penghentian sementara perdagangan saham untuk menghindari penurunan tajam akibat kepanikan investor. Penahanan Imamoglu semakin menambah ketegangan, terutama karena ia diperkirakan akan dicalonkan sebagai kandidat presiden dari Partai Rakyat Republik dalam pemilihan internal yang dijadwalkan pada hari Minggu.
Menteri Yerlikaya mengungkapkan bahwa di antara 261 akun media sosial yang teridentifikasi, 62 di antaranya dikelola oleh individu yang berada di luar negeri. Sejumlah 37 orang yang diduga memiliki akun-akun tersebut telah ditahan, dan pihak berwenang terus berusaha menangkap tersangka lainnya. Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mengendalikan percakapan politik di dunia maya.
Penangkapan Imamoglu terjadi beberapa hari sebelum pemilihan internal Partai Rakyat Republik, yang dapat menjadikannya calon presiden pada pemilu mendatang. Pimpinan partai tersebut menegaskan bahwa pemilihan calon presiden tetap akan dilaksanakan sesuai jadwal, meskipun ketegangan politik semakin memuncak. Beberapa pihak, termasuk Kanselir Jerman Olaf Scholz, menyuarakan kekhawatiran atas penahanan Imamoglu, menyebutnya sebagai “tanda yang sangat buruk” bagi hubungan Turki dengan Uni Eropa.
Para jaksa menuduh Imamoglu memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi, termasuk pengalokasian kontrak-kontrak pemerintah secara tidak sah. Dalam penyelidikan terpisah, Imamoglu juga dituduh memberikan dukungan kepada Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh Turki, Amerika Serikat, dan sekutu-sekutu lainnya. Imamoglu diduga membentuk aliansi dengan kelompok-kelompok Kurdi dalam Pemilihan Walikota Istanbul.
Pihak berwenang belum mengungkapkan kapan mereka akan mulai memeriksa Imamoglu, yang dapat ditahan tanpa dakwaan selama empat hari. Beberapa analis mengkhawatirkan bahwa Imamoglu bisa saja dipecat dari jabatannya dan digantikan oleh seorang wali kota yang ditunjuk pemerintah, jika ia dikenai dakwaan terkait PKK. Sebelum penahanannya, Imamoglu sudah menghadapi berbagai kasus hukum yang berpotensi mengarah pada hukuman penjara atau larangan berpolitik.
Imamoglu yang terpilih sebagai Walikota Istanbul pada Maret 2019 lalu, menjadi simbol perlawanan terhadap Erdogan dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang sudah menguasai Istanbul selama 25 tahun. Pemilihan yang dimenangkan Imamoglu tersebut sempat dibatalkan oleh pihak pemerintah dengan alasan dugaan ketidakteraturan, namun dalam pemilihan ulang beberapa bulan kemudian, Imamoglu kembali memenangkan kursi tersebut. Penahanan ini semakin mempertegas ketegangan politik jelang Pemilu Turki yang akan datang.
@uli
