VISI.NEWS | BELANDA – Krisis politik mengguncang Belanda setelah Perdana Menteri Dick Schoof menyatakan pengunduran diri pada Selasa (3/6/2025), menyusul bubarnya koalisi pemerintahan yang dipicu keluarnya Partai Kebebasan (PVV) dari kabinet.
Keputusan mengejutkan itu datang dari pemimpin PVV Geert Wilders, yang menarik partainya karena ketidaksepakatan berkepanjangan di internal koalisi soal kebijakan imigrasi. Dalam pernyataan usai rapat kabinet terakhir yang berlangsung panas, Wilders menyebut dirinya sudah kehilangan kesabaran.
“Saya mendaftar untuk kebijakan suaka yang paling ketat, bukan untuk kejatuhan Belanda,” ujarnya seperti dikutip AFP.
Koalisi pemerintahan yang runtuh terdiri dari empat partai: PVV, VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), NSC (Nieuw Sociaal Contract), dan BBB (BoerBurgerBeweging).
PM Schoof mengkritik langkah Wilders sebagai tindakan tidak bertanggung jawab, namun tetap memilih mundur dari jabatannya dan akan bertindak sebagai penjabat kepala pemerintahan hingga kabinet baru terbentuk.
“Saya akan tetap menjabat sebagai pejabat sementara hingga kabinet baru terbentuk. Karena kehidupan di Belanda dan di luar negeri terus berlanjut,” katanya kepada media.
Kendati PVV masih menjadi kekuatan dominan dalam jajak pendapat, persaingan elektoral semakin ketat. Partai Hijau/Kiri (GL-PvdA) di bawah Frans Timmermans serta partai liberal VVD dilaporkan terus memperkecil jarak dukungan dengan PVV.
Pimpinan VVD Dilan Yesilgoz menyayangkan keputusan Wilders yang dinilai membuka jalan bagi bangkitnya kelompok kiri.
Sementara itu, pakar politik dari Universitas Amsterdam, Sarah de Lange, memprediksi pemilu baru kemungkinan akan digelar pasca libur musim panas, mengingat waktu penyelenggaraan di Belanda yang tidak bisa dilakukan mendadak.
Wilders sendiri sudah mewanti-wanti pada akhir Mei bahwa kesabarannya terhadap lambannya pembatasan imigrasi sudah habis.
Ia mengancam membubarkan koalisi jika tuntutannya termasuk penutupan perbatasan, deportasi warga negara ganda yang melakukan kejahatan, dan pembatasan suaka—tidak segera diimplementasikan.
Namun, banyak pakar menyebut agenda tersebut sulit diterapkan secara hukum. Beberapa menuding Wilders sengaja menciptakan krisis demi kepentingan politik jangka pendek.
Meski meraih kemenangan mengejutkan dalam pemilu 2023, Wilders gagal menjadi perdana menteri karena partai mitra koalisinya menolak mendukung pencalonannya. Sebagai kompromi, Dick Schoof dipilih sebagai PM tanpa satu pun pimpinan partai koalisi duduk di kursi kabinet. @ffr
