VISI.NEWS – Masa pandemi Covid-19 telah berdampak pada turunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Ini akibat sejumlah perusahaan, terutama di Garut merumahkan karyawannya. Mereka pun kehilangan mata pencaharian.
Kondisi ini menjadi perhatian Pemkab Garut yang kemudian berinisiatif memberikan bantuan kepada warga yang kehilangan mata pencaharian akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).
Bantuan yang diberikan berupa tunjangan melalui program social safety net (jaring pengaman sosial) di tengah masa pandemi Covid-19.
Bupati Garut, Rudy Gunawan menyebutkan, pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak turunnya perekonomian. Sejumlah perusahaan pun terkena imbasnya dan terpaksa mem-PHK-kan karyawannya.
“Hari ini kami serahkan bantuan tunjangan bagi karyawan yang terkena PHK. Bantuan ini berupa tunjangan melalui program jaring pengaman sosial di tengah masa pandemi Covid-19,” ujar Rudy di sela acara kegiatan pemberian bantuan di lapang apel Setda Garut, Senin (20/7).
Kegiatan pemberian bantuan tersebut dirangkaikan dengan pelaksanaan apel pagi di lingkup Pemkab Garut. Hadir dalam kesempatan itu, Wakil Bupati, Helmi Budiman, Pj Sekretaris Daerah, Zatzat Munazat, para kepala SKPD, Kepala PT Pos Indonesia Cabang Garut, dan jajaran BUMD.
Dikatakan Rudy, kebijakan yang dilaksanakan Pemkab Garut melalui program jaring pengaman sosial, diyakni memberikan bantuan tunai selama 3 bulan. Setiap bulannya mendapatkan Rp 300 ribu.
“Penerima bantuan adalah mantan karyawan beberapa perusahaan dan pertokoan yang sudah dirumahkan,” kataRudy.
Rudy mengingatkan, para PNS agar bisa menjadikan kondisi ini sebagai bahan renungan, bahwa bagaimana pun sulitnya perekonomian pemerintah, mereka masih bisa bekerja tanpa harus mengalami PHK.
“Makanya saya sangat menyayangkan masih ada PNS yang kurang displin dalam melaksanakan tugas rutin,” katanya.
Untuk itu, tandas Rudy, sebagai pembina kepegawaian mengajak seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Garut untuk lebih profesional sebagai abdi negara.@zhr
