VISI.NEWS | BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Polda Metro Jaya, dan Polda Jawa Barat resmi menandatangani kerja sama untuk memperkuat keamanan, ketertiban, dan kenyamanan publik di Jawa Barat. Penandatanganan dilakukan di Gedung Pakuan, Jumat (16/5/2025).

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan pentingnya membangun generasi yang produktif dan terhubung dengan jati diri kebangsaan. Ia menyuarakan keprihatinan atas risiko munculnya lost generation, generasi muda yang kehilangan identitas budaya dan nasionalisme akibat derasnya arus globalisasi.

“Kalau Indonesia tidak segera mengubah mindset bangsanya menjadi bangsa produktif, saya cemas akan munculnya generasi yang tidak lagi mengenal kampung halamannya, tak tersentuh lagu-lagu kebangsaan, dan tak punya keterikatan dengan bangsanya sendiri,” ujar Dedi.

Sebagai bagian dari langkah konkret, Pemkot Bandung telah membentuk Satgas Anti Premanisme hingga tingkat kecamatan, termasuk yang terbaru di Kecamatan Sukajadi. Satgas ini dirancang sebagai kolaborasi multisektor yang melibatkan TNI, Polri, Satpol PP, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa premanisme dalam bentuk intimidasi, pemerasan, dan ancaman kekerasan merupakan ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan rasa aman warga. Oleh karena itu, negara harus hadir secara nyata dan tegas.

Satgas ini akan difokuskan di area publik strategis seperti pasar tradisional, kawasan wisata, dan proyek-proyek pembangunan, yang kerap menjadi target pemalakan dan aksi premanisme.

Farhan juga menekankan bahwa pemerintah tidak menggeneralisasi ormas sebagai pelaku premanisme. Sebaliknya, ia mengajak ormas dan LSM untuk menjadi bagian dari solusi dalam menjaga ketertiban dan martabat negara.

Ia menutup dengan menyerukan pendekatan ganda: penegakan hukum (hard power) dan pemberdayaan sosial-ekonomi (soft power) demi lingkungan kota yang kondusif untuk pertumbuhan dan investasi. @ffr