VISI.NEWS | BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai melaksanakan program Siskamling Siaga Bencana sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan wilayah serta meningkatkan kesiapsiagaan warga terhadap potensi bencana. Program ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran kolektif di masyarakat, sekaligus meningkatkan respons cepat terhadap berbagai ancaman bencana yang mungkin terjadi.
Program ini dimulai dengan kegiatan monitoring di RW 3 Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Dalam kesempatan tersebut, Farhan menjelaskan bahwa monitoring ini dilakukan dengan berbasis pada catatan informasi RT dan RW untuk memetakan kondisi sosial serta kerawanan wilayah.
Dari hasil pemetaan awal di Babakan Ciamis, ditemukan sekitar 15 persen warga yang berada di garis kemiskinan. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Pemkot Bandung, terutama dalam memastikan bahwa layanan dasar, khususnya kesehatan, dapat diakses oleh kelompok rentan yang membutuhkan perhatian lebih.
Selain itu, program ini juga mengidentifikasi sejumlah titik rawan bencana. Salah satunya terdapat di kawasan bekas urugan sungai yang ditinggalkan oleh penghuninya karena kondisi fondasi bangunan yang lemah. Wali Kota Farhan menekankan pentingnya perhatian terhadap kawasan semacam ini agar dapat diantisipasi secara dini untuk mencegah potensi kerugian besar akibat bencana.
Gelombang pertama dari program Siskamling Siaga Bencana ini menyasar 151 RW, dengan tahap kedua mencakup 150 RW lagi. Program ini akan dilanjutkan hingga seluruh wilayah Kota Bandung teridentifikasi melalui layanan catatan informasi RT dan RW, yang memungkinkan Pemkot Bandung untuk lebih mudah memantau kondisi sosial dan kerawanan yang ada di setiap wilayah.
Seiring dengan proses pemetaan, Pemkot Bandung juga melaksanakan program Prakarsa (sebelumnya dikenal dengan PIPPK), yang menyediakan forum bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan bantuan yang diperlukan. Setiap RW berkesempatan untuk mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp100 juta, yang bisa digunakan untuk mendukung program mitigasi bencana di tingkat kelurahan.
Jika hasil program ini menunjukkan dampak positif, Farhan menjelaskan bahwa anggaran bisa ditambah melalui program wajib lain yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Dengan demikian, setiap RW akan memiliki fleksibilitas dalam menentukan prioritas dan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana di wilayahnya masing-masing.
Untuk meningkatkan efektivitas program ini, Pemkot Bandung melibatkan empat perangkat daerah utama, yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP). Farhan menegaskan bahwa Siskamling Siaga Bencana akan dilaksanakan pada siang hari, sehingga hasil monitoring dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret.
“Harapannya, kami mendapat gambaran yang nyata dari kondisi di lapangan, bukan hanya data di atas kertas. Dengan cara ini, kami dan anggota dewan bisa memiliki pemahaman yang sama dalam mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Farhan.
Sesuai dengan Surat Edaran Wali Kota Bandung Nomor 134-Bag.Tapem/2025, seluruh kelurahan di Kota Bandung diwajibkan menjalankan Siskamling Siaga Bencana. Pemkot Bandung akan melakukan pemantauan secara bergiliran di setiap wilayah untuk memastikan kesiapsiagaan bencana di setiap kawasan. Dalam pelaksanaan program ini, Pemkot Bandung juga menggandeng DPRD Kota Bandung untuk bersama-sama memantau dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat di lapangan.
@uli
