VISI.NEWS | BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya menjadikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai penggerak ekonomi rakyat sekaligus instrumen peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Sate, Rabu (17/12/2025).
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan dalam Rakor tersebut. Rakor tersebut dihadiri para pimpinan/kepala daerah di 27 Kabupaten/kota di Jawa Barat bersama para penanggungjawab pelaksanaan MBG.
Dedi Mulyadi mengatakan program MBG harus dapat menciptakan peningkatan daya saing, peningkatan kualitas kesehatan warga dan membangun rasa keadilan.
Menurut Dedi, ada tiga hal yang menjadi titik pokok dalam Rakor. Yakni, dana beredar untuk kebutuhan program MBG cukup besar (Rp54 trilyun).
Ia berharap, pihak perbankan ikut membantu kebutuhan pendanaan program MBG melalui pinjaman berbunga ringan.
Program MBG harus menjadi siklus ekonomi masyarakat yang saling menguntungkan. Para petani kecil di perdesaan dilibatkan untuk memasok kebutuhan. Seperti beras hingga sayuran. Kemudian peternak memasok kebutuhan telur, daging dan ikan.
“MBG menjadi pasar bagi petani. Petani dapat menjual langsung kepada penyedia jasa MBG. Hal ini akan melahirkan harga yang relatif kompetitif yang menguntungkan kedua belah pihak,” katanya.
Terakhir dapat melibatkan pihak sekolah dalam menyediakan kebutuhan bahan baku bagi mitra penyedia jasa MBG.
Anak sekolah didorong untuk pemelihara ayam, menanam sayuran, menanam pohon pisang, menanam padi sebagai bagian dari pembelajaran sekolah.
“Jika itu berjalan, maka uang yang beredar dalam program MBG itu akan beredar dari tangan ke tangan, dari saku ke saku masyarakat. Sehingga akan melahirkan daya dukung dan daya dorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat,” ujarnya.
Menko Pangan, Zulkifli Hasan, menambahkan semua pihak dapat terlibat dalam pelaksanaan program MBG setelah pemerintah mulai mengimplementasikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.
“Keberhasilan program hanya dapat dicapai bila pusat dan daerah memahami perannya masing-masing secara jelas. Tentu pelaku utama BGN, tapi kita semua terlibat untuk mendukung agar ini sukses,” katanya.
Zulkifli menjelaskan Perpres tersebut mempertegas berbagai aspek tata kelola. Termasuk kewajiban penggunaan bahan baku dari koperasi sebagai bagian dari integrasi rantai pasok.
Pemerintah juga menyiapkan 13 regulasi turunan yang mencakup percepatan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), pemenuhan tenaga ahli gizi hingga pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T.
“Pak Gubernur dan Kepala BGN juga mengatakan, kalau ini pekerjaan kita bersama. Maka ini akan menimbulkan gerakan ekonomi rakyat. Masyarakat tanam sayur, buah, pelihara ayam dan bisa pasok ke MBG,” jelasnya. @desi
