VISI.NEWS | BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan semua anak dari keluarga prasejahtera akan tetap bisa melanjutkan pendidikan menengah tanpa dipungut biaya, meskipun tidak tertampung di sekolah negeri.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmen Pemprov Jabar untuk menanggung seluruh biaya pendidikan anak-anak dari keluarga miskin, baik yang bersekolah di sekolah negeri maupun swasta.
“Pokoknya begini, pemerintah akan menanggung seluruh masyarakat miskin untuk sekolah gratis,” kata Dedi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (16/5/2025).
Langkah ini diambil menyusul lonjakan jumlah lulusan SMP tahun ini yang diperkirakan mencapai 700.000 siswa, sementara daya tampung sekolah negeri dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 hanya sekitar 329.000 kursi.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Pemprov akan bekerja sama dengan sekolah swasta guna memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap dapat bersekolah.
“Kalau sekolah pemerintah tidak bisa nampung, ya sekolah swasta. Kan kita kerjasama nanti,” ujarnya.
Gubernur Dedi juga menginstruksikan Dinas Pendidikan Jabar untuk segera mendata jumlah siswa prasejahtera yang masuk ke sekolah swasta, guna memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.
Pemprov Jabar telah menyiapkan dana sebesar Rp 600 miliar dari APBD untuk mendukung program ini.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Deden, mengakui ketimpangan antara jumlah lulusan dan daya tampung sekolah negeri menjadi tantangan utama dalam proses penerimaan siswa baru tahun ini. @ffr
