VISI.NEWS – Di bawah kepemimpinannya, Bupati Bandung Dadang M. Naser memiliki niat serius dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Bandung. Bukti keseriusannya itu terwujud dengan dibangunnya Gedung Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Sabilulungan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Hj. Nina Setiana mengatakan, gedung SLRT tersebut mulai dibangun pada akhir tahun 2016. Gedung tersebut berfungsi untuk masyarakat miskin yang ingin menyampaikan permasalahan sosialnya.
Menurutnya, dibangunnya gedung tersebut menjadi salah satu upaya dalam penanganan kemiskinan, terutama dalam memastikan masyarakat apakah termasuk fakir miskin/orang tidak mampu atau bukan.
“Apakah masyarakat tersebut mendapatkan akses perlindungan dan pelayanan sosial secara terintegrasi, termasuk melaksanakan updating Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara dinamis,” jelas Nina kepada wartawan di ruang kerjanya di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (2/12/2020).
Nina memaparkan, SLRT memiliki fungsi yang sangat strategis. Hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
Kata Nina, pembangunan gedung SLRT tengah dirampungkan. Pembangunan gedung SLRT yang menelan anggaran 9 miliar Rupiah tersebut rencananya akan launching pada 2021. Nantinya, gedung tersebut menjadi pusat pelayanan terpadu penanganan keluhan dan rujukan.
“Sekaligus data center tingkat Kabupaten Bandung. Nanti juga akan dilengkapi 1 mobil ambulans sebagai kendaraan quick reaction, dan juga satu unit kendaraan operasional. Tahun 2021 kami berharap akan mendapatkan tambahan mobil ambulans lagi. Karena mobilisasi dengan jangkauan yang sangat luas, memang perlu ditambah mobil ambulans lagi,” paparnya.
Nina menambahkan, SLRT milik Kabupaten Bandung tersebut saat ini dijadikan percontohan nasional. Dimana SLRT Sabilulungan Kabupaten Bandung masuk ke dalam 6 besar SLRT terbaik se-Indonesia.
Tak hanya itu, lanjut Nina, SLRT Sabilulungan juga dinilai sebagai Best Practice SLRT oleh Kemensos RI.
“Untuk pertama kalinya di Indonesia, pada tahun 2018 Pemkab Bandung menjadi pelopor integrasi aplikasi program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Ini wujud dari dorongan Pak Bupati yang terus berupaya agar Dinsos dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat miskin khususnya, dan umumnya bagi masyarakat Kabupaten Bandung,” tuturnya.
Di kondisi pandemi Covid-19, jelas Nina, kehadiran SLRT sangat penting. Apalagi di Kabupaten Bandung, SLRT terbantu dengan adanya 280 Puskesos Desa/Kelurahan dengan kekuatan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 1.780 personil.
Sambung Nina, termasuk juga 280 fasilitator di tiap-tiap desa, serta 31 orang supervisor di tingkat kecamatan. SDM tersebut menjadi garda terdepan dalam menyiapkan DTKS dan di luar DTKS atau yang kerap disebut miskin baru (misbar).
“Data tersebut menjadi basis data penerima program bansos, juga untuk pendampingan penyaluran bansos yang kita kenal ada 8 pintu bansos di Kabupaten Bandung. Antara lain PKH, Sembako, BST Banprov, bantuan APBD dan lainnya, termasuk CSR-CSR dari privat sector. Saat ini, sekitar 52 persen penduduk terdampak Covid-19 menerima bansos,” terangnya.
Dikatakan Nina, pendampingan penyaluran dan pendataan tentunya tidak bisa lepas dari peran RT, RW, dan Pemerintah Desa. Penyiapan data diusulkan oleh masing-masing RT dan RW bagi masyarakat yang masuk dalam kategori miskin baru akibat pandemi Covid-19.
“Puskesos sebagai miniatur SLRT di desa dan kelurahan juga sangat membantu kinerja SLRT di tingkat kabupaten. SDMnya sangat militan. Mereka bekerja maksimal membantu masyarakat untuk mendapatkan akses perlindungan sosial,” pungkasnya. @yus
