Penegakkan Aturan Jadi Kunci Keberhasilan Perda Pariwisata Jabar

Editor Penegakkan aturan menjadi kunci keberhasilan Perda Pariwisata di Jabar./via dprd.jabarprov.go.id/ist.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | KAB. BANDUNG BARAT – Dalam menyusun suatu Peraturan Daerah (Perda), kunci utama keberhasilannya bukan dari proses penyusunan perda tersebut, melainkan dalam penegakan aturan.

Hal itu dikemukakan Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, R Yunandar Rukhiadi Eka Perwira dalam acara rapat kerja Tentang Pembahasan Raperda Kepariwisataan Jawa Barat dengan Disparbud Provinsi Jawa Barat dan sejumlah pelaku usaha bidang Pariwisata Jawa Barat.

Menurut Yunandar, salah satu yang dipelajari dari para pelaku usaha wisata, dasar utamanya adalah dalam penegakan aturan perda. Kemudian yang tidak kalah penting terdapat pada sektor pembinaan sumber daya manusia (SDM) untuk bagaimana meramunya menjadi sebuah kesatuan dalam melaksanakan perda yang akan dijalankan.

Dengan begitu, dapat memberikan insentif bukan hanya pada para pelaku usahanya, tetapi juga kepada pemerintah daerah, kabupaten/kota, hingga pemerintah desa.

“Setelah ada upaya yang diterapkan secara holistik dan dapat dikoordinasikan dengan baik itu akan menjadikan penegakan perda sesuai dengan yang diharapkan,” ujar Yunandar di Kabupaten Bandung Barat, Selasa (19/4/2022), dilansir dari laman resmi DPRD Prov. Jawa Barat.

Yunandar menyebut, Jawa Barat ini harus memiliki sebuah ikon yang khas dan cenderung mewakili wilayah Jawa Barat. Karena, menurutnya, masyarakat masih belum bisa mengindikasikan ciri khas dari Jawa Barat itu apa.

“Brandingnya yang belum kita dapatkan dari Jawa Barat atau simbol apa yang akan didapatkan wisatawan dari Jawa Barat,” ucapnya.

Yunandar menambahkan, jika melihat para pelaku usaha Meeting Incentive Convention Exhibiton (MICE) yang merupakan salah satu industri wisata yang cukup menjanjikan secara bisnis, pihaknya juga harus memikirkan agar membuat wisata menjadi bernilai lebih besar.

Selain itu, menurutnya, bukan hanya aspek wisata yang harus diatur dalam perda tersebut, tetapi juga bagaimana meningkatkan tren perekonomian secara luas.

Baca Juga :  Khidmat, Upacara Puncak HUT ke-212 Kota Bandung

“Bagaimana MICE ini menjadi sebuah potensi besar yang dapat dimasukan dalam perda yang akan berdampak besar pada perekonomian kepariwisataan di Jabar,” pungkasnya. @fen

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Komisi VI Pastikan Kesiapan BUMN Jelang Idulfitri

Jum Apr 22 , 2022
Silahkan bagikan– Sarmuji meminta PT Jasa Marga agar memperhatikan secara detail, bahkan hingga kebersihan toilet. VISI.NEWS | JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M. Sarmuji, menyampaikan bahwa Komisi VI DPR memastikan kesiapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pelayanan kepada masyarakat saat Lebaran. Sejumlah BUMN yang dipastikan kesiapannya […]