Pengamat: BPKH Harus Masif Sosialisasikan Dana Haji

Editor Pemerintah Indonesia tidak memberangkatkan jemaah haji 2021./ilustrasi/reuters/via sondonews/ist.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Pengamat haji dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dadi Darmadi meminta Badan Pengelola Keungan Haji (BPKH) untuk lebih masif lagi dalam melakukan sosialisasi terkait pengelolaan dana haji.

Dengan tertundanya keberangkatan jemaah tahun ini, menurut dia, masyarakat semakin banyak yang resah terkait pengelolaan dana haji. Apalagi, kata dia, kerap ada pihak-pihak tertentu yang seringkali mempolitisasi isu dana haji tersebut.

“Sosialisasi ini harusnya lebih masif sehingga tidak ada lagi simpang siur pertanyaan. Kasihan masyarakat yang merasa resah,” ujar Dadi, Sabtu (5/6/2021), seperti dilansir Republika.co.id.

Dia menjelaskan, sebetulnya dana haji ini sudah dikelola pemerintah sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan menginvestasikan dana-dana yang terkumpul dari uang pendaftaran jemaah haji ke berbagai bidang.

“Karena memang, kalau ditabungkan saja, uang dalam bentuk finansial seperti itu, itu akan tergerus karena perubahan kurs dan macam-macam sehingga harus diinvestasikan,” ucapnya.

Kemudian, di masa Presiden Jokowi ini BPKH diberi wewenang untuk menginvestasikan dana haji tersebut. Keuntungan dari investasi tersebut lalu akan digunakan untuk mensubsidi kekukarangan biaya haji yang riil.

“Misalnya, pendaftaran sekarang Rp 35 juta. Padahal yang riil pendaftaran haji Rp 70 juta. Sehingga tidak mungkin pelunasan semuanya itu dengan menggunakan uang jemaah. Jemaah yang mengantre belasan tahun, kemudian disubsidi dari hasil investasi,” katanya.

Menurut dia, pemerintah sebenarnya sudah menjelaskan mekanisme pengelolaan dana haji tersebut. Namun, menurut dia, masih terjadi simpang siur di tengah-tengah masyarakat karena kurangnya sosialisasi dari BPKH.

“Komunikasi publik yang dilakukan pemerintah terhadap hal ini masih kurang. Kita minta mereka untuk semakin besar lagi komunikasinya ke publik terkait dana haji ini karena ini memang harus transparan dan akuntabel pengelolaan dana haji ini,” jelas Dadi. @fen

Baca Juga :  Hari Jadi ke-383 Kab Bandung, Saeful Bachri, "Semoga ke depan masyarakatnya lebih sejahtera"

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Alih Kepemilikan Lahan di Lereng Lawu Meluas Berpotensi Longsor Ancam Permukiman

Ming Jun 6 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Peneliti Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Setya Nugraha, S.Si., M.Si, menengarai, di wilayah Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, di lereng barat Gunung Lawu, yang berkembang sebagai kawasan wisata, banyak terjadi alih kepemilikan lahan yang tidak sesuai peruntukannya dan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Dia […]