VISI.NEWS | KERTASARI – Gempa Bumi di Kertasari pada 18 September lalu yang melanda sebagian warga Kabupaten Bandung menyisakan keluhan. Sebagian warga masih belum mendapat bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung.
Wahana Aktivis Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat Wahyudin, mengatakan bahwa dari informasi salah satu perangkat di Desa Cibereum, bantuan yang masuk tersentral di posko utama yang berada di Kecamatan Kertasari itu dikeluhkan sebagian warga yang terdampak.
Hal ini diketahui akibat sistem distribusi logistik yang diduga tidak merujuk kepada data korban yang ada di masing-masing desa.
“Jika mengacu kepada tupoksi BPBD serta mengacu kepada dokumen rencana kontijensi, harusnya sudah terdistribusikan, mengingat kejadian bencana alam ini sudah yang ke dua kalinya setelah kejadian pada tahun 2010 silam,” kata Iwang sapaan akrabnya itu, Rabu (25/9/2024).
Terkait dokumen kontijensi bencana gempa panduan yang sah dan wajib di jalankan oleh BPBD, salah satunya, lanjut Iwang, yakni mengatur dalam mekanisme pengelolaan serta pendistribusian logistik yang adil dan merata.
“Semua korban memiliki hak yang sama tidak ada pembedaan dalam jenis serta tidak dapat di klasifikasikan dalam bentuk apa pun,” terangnya.
Selain itu, tanggap darurat yang telah di tetapkan oleh Bupati Kabupaten Bandung pertanggal 18 September hingga 1 Oktober 2024, tinggal tersisa satu minggu kurang lebih lamanya terhitung dari saat ini.
“Artinya, posko utama yang di pimpin oleh BPBD harus dapat memaksimalkan respon emergency yang telah di tetapkan untuk menangani para korban gempa. Distribusi bantuan wajib merujuk kepada data yang di miliki masing-masing desa, mengesampingkan segala kepentingan apalagi situasi sekarang menghadapi momen politik Pilkada serentak. BPBD harus lebih profesional dan wajib menjalankan tugas sesuai tupoksinya,” tegasnya.
Pihaknya juga menyampaikan bahwa media informasi dapat di sampaikan secara reguler baik dalam media informasi yang di buat di lokasi pengungsian maupun media informasi yang dapat di akses oleh publik secara luas.
“Hal ini diperlukan untuk melayani warga korban dalam mengakses informasi yang mudah serta lebih jauhnya dapat menjadi informasi bagi para sukarelawan dan donator yang ingin membantu korban di lokasi pengungsian,” ucapnya.
Selain hal di atas, imbuh Iwang, BPBD harus terus meningkatkan koordinasi dengan BMKG mengingat cuaca saat ini tidak menentu dan sudah mulai memasuki musim hujan.
“Tentu hal ini penting untuk mendapatkan pelayan informasi bagi para korban serta relawan yang sedang bertugas di lokasi bencana. Infromasi tersebut akan membantu merumuskan upaya mitigasi jika hujan turun, apalagi Kertasari masuk pada katagori daerah rawan bencana banjir bandang dan longsor,” pungkasnya.
@gvr
