VISI.NEWS | SOREANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung dalam hal ini Bupati Bandung Dadang Supriatna sudah melakukan langkah-langkah konkret dalam upaya pengendalian inflasi daerah sebagaimana yang disampaikan dalam pelaksanaan Rakor Dwimingguan ke-23 Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jabar di Command Center Pemkab Bandung, Soreang, Kamis (15/2/2024).
Bupati Bandung Dadang Supriatna melalui Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Ekonomi Kabupaten Bandung Tisna Umaran mengatakan, dalam pelaksanaan rakor pengendalian inflasi daerah itu, intinya pemerintah provinsi menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat untuk mewaspadai kenaikan kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas), khususnya harga bahan pangan beras yang melambung tinggi saat ini. “Terutama harga beras kenaikannya luar biasa,” kata Tisna Umaran.
Namun disisi lain dengan adanya kenaikan harga beras yang mencapai sekitar 16.000/kg, kata Tisna Umaran, bagi para petani di Kabupaten Bandung yang memiliki lahan pertanian padi atau produksi gabah diuntungkan secara ekonomi.
“Tapi dilain pihak dengan adanya kenaikan harga beras maupun gabah ini, berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat kecil. Hal itu berkaitan dengan pembelian harga beras yang cukup tinggi bagi masyarakat. Pembelian harga beras yang terlalu tinggi ini berdampak pada inflasi karena salah satu komoditas yang berdampak pada inflasi adalah beras,” tutur Tisna
Bupati Bandung sudah mengambil langkah-langkah jauh untuk pengendalian inflasi tersebut. Bupati Bandung juga sudah mengeluarkan instruksi bagaimana penanganan inflasi dari sisi pendanaan, di antaranya melalui dana insentif daerah yang digulirkan pemerintah pusat yang dialokasikan untuk pengadaan komoditas kebutuhan pangan guna menunjang ekonomi masyarakat.
Kemudian, kata Tisna Umaran, Bupati Bandung juga sudah menginstruksikan Dinas Pertanian Kabupaten Bandung untuk terus memantau dan melakukan berbagai upaya agar lahan pertanian di Kabupaten Bandung tidak mengalami gangguan yang berdampak pada puso atau gagal panen.
“Terkait hama penyakit, gagal panen akibat banjir dan lain sebagainya. Dengan harapkan luasan panennya tidak terganggu,” kata Tisna Umaran.
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispakan) Kabupaten Bandung, kata Tisna Umaran, diinstruksikan ada gerakan pasar murah, kemudian cadangan pangan daerah.
“Kemarin, Dispakan untuk masyarakat yang rentan terkait dengan inflasi seperti ojeg pangkalan, guru ngaji, seniman dan budayawan tidak kurang sebanyak 133 ton pangan yang sudah digulirkan,” katanya.
Kemudian, lanjut Tisna Umaran, Dispakan juga harus menyediakan bahan-bahan pokok seperti beras untuk masyarakat yang rentan kebutuhan pangan.
“Terutama untuk masyarakat miskin. Karena dengan kenaikan harga antara Rp 2.000 sampai Rp 3.000 bagi warga miskin sangat terasa. Untuk itu, warga miskin harus dibantu,” katanya.
Ia juga mengungkapkan Bupati Bandung kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bandung sudah menginstruksikan agar ada operasi pasar murah. Apalagi jelang bulan suci Ramadan, disaat masyarakat membutuhkan bahan pangan.
“Tetapi yang jelas Pemerintah Kabupaten Bandung sudah melakukan upaya atau langkah-langkah mengatasi kebutuhan beras di lapangan.
Tetapi sampai saat ini tidak terjadi kelangkaan beras di pasaran, yang terjadi adalah kenaikan harga. Stok beras relatif aman di Kabupaten Bandung. Stok beras pun dinilai cukup dan aman sampai Lebaran mendatang,” tuturnya.
@kos
