VISI.NEWS | BANDUNG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah mengajukan struktur sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung yang digelar Kamis, 30 Oktober 2025. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Muhammad Farhan memaparkan sejumlah perubahan signifikan dalam rencana anggaran daerah yang disusun oleh Pemkot Bandung.
Berdasarkan nota kesepakatan yang ditandatangani pada 20 Oktober 2025, Pendapatan Daerah untuk tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp7,1 triliun, mengalami penurunan sekitar Rp658,49 miliar atau 8,79 persen dibandingkan dengan rencana sebelumnya yang tercatat sebesar Rp7,8 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh alokasi dana transfer dari pemerintah pusat yang lebih kecil dari yang diperkirakan.
Sementara itu, belanja daerah juga mengalami penurunan sebesar Rp342,24 miliar atau 4,38 persen, yang membawa total belanja daerah menjadi Rp7,4 triliun. Namun, terdapat selisih antara pendapatan dan belanja sebesar Rp319,24 miliar, yang akan ditutupi melalui pembiayaan neto dari Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang sebesar Rp316,24 miliar.
Optimalisasi Silpa Sebagai Solusi
Farhan menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran ini merupakan respons terhadap arahan Kementerian Keuangan yang menyoroti tingginya dana mengendap di kas daerah. “Dengan pengurangan dana transfer dari pusat, kami berusaha untuk menggunakan Silpa secara optimal, agar dana yang ada tidak hanya mengendap, melainkan dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat,” kata Farhan.
Menurutnya, pengelolaan Silpa dengan cara yang lebih efisien akan mendukung kelancaran berbagai program prioritas tanpa menambah beban pendanaan yang besar. Langkah ini sekaligus menunjukkan transparansi fiskal Pemerintah Kota Bandung dalam merespons kebutuhan dan tantangan pembangunan yang ada.
Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu pandangan umum dari masing-masing fraksi sebelum memberikan tanggapan lebih lanjut. “Kita tunggu dulu pandangan fraksi seperti apa. Pengurangan pendapatan ini membuat Pemkot Bandung harus semakin kreatif dalam mencari sumber-sumber pembiayaan baru,” ujar Asep.
Asep juga menekankan pentingnya pemanfaatan optimal dari anggaran yang ada, terutama mengingat besarnya kebutuhan untuk terus mendanai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Kota Bandung.
Farhan juga menekankan pentingnya kreativitas dan sinergi antara Pemkot Bandung dan DPRD dalam menghadapi tantangan anggaran pada tahun 2026. Ia mengungkapkan, meskipun terdapat penurunan pendapatan, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas pelayanan publik dan melanjutkan program-program strategis yang telah direncanakan.
“Kami akan terus memastikan agar program-program prioritas tetap berjalan dengan lancar. Penyesuaian anggaran ini merupakan upaya agar kami dapat mempertahankan kualitas pembangunan dengan efisiensi yang lebih baik,” tambah Farhan.
Maksimalkan Dukungan Pusat
Selain itu, Wali Kota Bandung berharap dapat memaksimalkan dukungan dari pemerintah pusat melalui program-program yang berorientasi pada pembangunan kota. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan mengajukan proposal-program strategis yang dapat mendukung pendanaan daerah di tengah keterbatasan yang ada.
Pemkot Bandung berharap bahwa, meskipun terdapat pengurangan pendapatan, upaya efisiensi dan kreativitas dalam merancang anggaran dapat mengoptimalkan pembiayaan dan memastikan kesinambungan program pembangunan.
Salah satu yang menjadi fokus utama adalah upaya untuk mempertahankan proyek-proyek prioritas yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan adanya penyesuaian ini, Farhan menjelaskan, Pemkot Bandung akan lebih selektif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak, demi memastikan belanja tetap terfokus pada program yang berdampak langsung pada masyarakat.
Farhan juga menjelaskan bahwa Raperda APBD 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2025–2029. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk tetap fokus pada rencana pembangunan jangka panjang meskipun dihadapkan pada penurunan pendapatan.
Dengan demikian, Pemkot Bandung berharap dapat menciptakan sinergi antara berbagai sektor pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat meskipun di tengah keterbatasan anggaran.
Menutup pembahasan, Farhan menegaskan bahwa meskipun menghadapi tantangan finansial, Pemkot Bandung akan terus berupaya untuk meningkatkan daya saing daerah dan memperbaiki kualitas pelayanan publik. Dengan kerjasama yang solid antara Pemkot dan DPRD, diharapkan program-program pembangunan yang telah dirancang dapat berjalan efektif dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Bandung.
@uli
