VISI NEWS | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, menyiapkan dua pilihan bagi warga yang terdampak penutupan tambang di Kabupaten Bogor, yaitu bantuan dana atau pekerjaan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa ia memahami kondisi para warga terdampak yang kini kehilangan pemasukan akibat kebijakan tersebut.

Sebagai informasi, penutupan aktivitas usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Bogor dilakukan oleh Dedi Mulyadi sejak akhir September 2025. Langkah itu diambil untuk membenahi jalan di sekitar Parung Panjang yang selama ini menjadi jalur distribusi hasil tambang.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh aspirasi warga yang terdampak penutupan tambang di wilayah Cigudeg, Rumpin, dan sekitarnya, saya tidak bisa menyebutkannya satu per satu,” ungkap Dedi Mulyadi, dikutip dari unggahan akun Instagram pribadinya, Sabtu (11/10/2025).

“Saya paham anda marah karena pekerjaannya ditutup. Saya melakukan penutupan (tambang) itu demi kepentingan masyarakat yang lebih banyak,” sambungnya.

Lebih lanjut, Dedi menyampaikan bahwa aspirasi warga saat ini sedang dibahas oleh Pemprov Jabar, meski menurutnya perusahaan tambang juga seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap kondisi para pekerjanya.

“Seluruh kegelisahan itu kami sudah mempertimbangkannya, walaupun perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap para pegawainya yang diakibatkan oleh aktivitas produksi,” tuturnya.

“Seharusnya seperti itu, kalau kalangan pabrik itu yang terjadi. Tetapi, saya mengabaikan lah tanggung jawab perusahaan, saya enggak ada masalah,” lanjutnya.

Mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan bahwa ia akan fokus membantu warga yang kehilangan mata pencaharian akibat penutupan tambang.

“Ini ada warga saya yang terdampak karena penutupan tambang sehingga kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, dan kehilangan penghidupan,” ujarnya.

Dedi mengungkapkan bahwa Pemprov Jabar saat ini tengah menyiapkan dua opsi bantuan bagi warga terdampak.

“Opsi pertama adalah memberikan bantuan selama penutupan, Rp2-3 juta per bulan, per karyawan atau per kepala keluarga,” jelasnya.

“Skemanya lagi kami buatkan, sehingga kebutuhan berasnya, anak sekolahnya tetap terpenuhi,” imbuhnya.

Selain bantuan dana, Pemprov Jabar juga menawarkan lapangan kerja baru di sejumlah perangkat daerah.

“Satu, menyiapkan menjadi petugas kebersihan di dinas PU (Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang) Provinsi Jawa Barat karena kami memerlukan tenaga kebersihan jalan,” jelas Dedi Mulyadi. @kanesa