Penyaluran BLT di Daerah Bencana Terkendala Keterlambatan

Editor Mensos Tri Rismaharini ketika meninjau pelaksanaan pembagian BLT di Pendapa Kantor Kelurahan Jebres Kota Solo./visi.news/tok suwarto. 
Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Realisasi penyaluran dana bantuan langsung tunai atau BLT kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdampak pandemi Covid-19 dan merupakan tugas pemerintah kepada PT Pos Indonesia, di daerah yang terlanda bencana alam, seperti gempa di Sulawesi Barat, banjir di Kalimantan Selatan, longsor di Sumedang, erupsi Gunung Semeru dan lain-lain terkendala sehingga mengalami kelambatan.

Selain masalah itu, proses penyaluran BLT juga dilakukan update data kependudukan agar penerima dana bantuan tepat sasaran yaitu kepada yang membutuhkan.

Direktur Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia, Charles Sitorus, mengungkapkan masalah itu kepada wartawan, di sela mengikuti kunjungan kerja Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy dan Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, di Kota Solo, Jumat (29/1/2021).

Di Kota Solo, Menko PMK selain menyaksikan pembagian BLT di Pendapa Kantor Kelurahan Jebres, bersama Mensos, juga meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid -19 di RSUD Bung Karno dan menyaksikan donor plasma darah konvalesen di PMI Kota Solo.

“Secara umum sebenarnya proses penyaluran BLT tidak ada masalah. Hanya di daerah bencana penyalurannya terkendala sehingga realisasinya terlambat,” ujar Charles Sitorus.

Menyinggung update data KPM, direktur jaringan dan layanan keuangan PT Pos Indonesia itu, menjelaskan, data yang diberikan Kemensos kepada PT Pos Indonesia harus sering dipadankan dengan data pemerintah daerah. Dalam update data, PT Pos Indonesia harus mendatangi lokasi untuk memastikan apakah orangnya sudah meninggal, pindah rumah atau sudah meningkat status ekonominya.

“Karena bisa saja, orangnya sudah tidak butuh bantuan lagi. Dia sudah naik kelas. Nah data-data itu harus sering di-update dan dipadankan,” jelasnya.

Baca Juga :  HIKMAH: Empat Tingkatan Tauhid Menurut Hujjatul Islam

Kementerian Sosial (Kemensos), sambung Charles, memberikan data terbaru ke PT Pos Indonesia setiap pekan sekali dan pada penyaluran BST bulan berikutnya sudah menggunakan data terbaru.

“Itu mekanisme penyalurannya ke arah sana. Kalau tantangan saat ini karena ada bencana alam, seperti di Majene, Mamuju, banjir di Kalimantan Selatan dan kemarin ada erupsi di Gunung Semeru. Itu pasti kita mengalami kelambatan. Tapi PT Pos berusaha semaksimal mungkin untuk tetap menyalurkan, walaupun terjadi kelambatan,” tuturnya.

Dia menambahkan, dalam penyaluran BLT penerima tidak boleh diwakilkan. Penerima harus sesuai dengan data KPM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).

Dalam pengambilan BLT para penerima harus membawa KTP dan KK untuk difoto wajahnya saat penyerahan uang secara tunai.

“Foto itu yang dipadankan dengan data di Dispendukcapil. Istilah kerennya face recognition atau pengenalan wajah. Jadi nggak cuma orangnya datang bawa KTP tapi dengan difoto dan dipadankan dengan data di Dispendukcapil. Kalau orangnya bener, baru uang kita kasih,” tandasnya.

Mensos Tri Rismaharini, menanggapi pertanyaan wartawan, menegaskan, Kemensos telah melakukan update data dan pemadanan data KPM.
Berdasarkan data terakhir, sampai minggu kedua Januari 2021 masih ada 40 daerah yang belum selesai update data. Hasil update data menunjukkan, terdapat penambahan sekitar 560.000 KPM yang akan menerima BLT pada Februari 2021.

“Kemensos terus melakukan update data untuk dipadankan dengan data di daerah. Kalau data tidak di update kita takut salah sasaran. Semua daerah sudah update data KPM, saat ini masih 40 daerah yang belum selesai,” ungkapnya. @tok

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

Terbanyak di Pasar, di Garut Masih Banyak Warga yang Abaikan Protokol Kesehatan

Sab Jan 30 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Personel Satgas (Satuan Tugas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Garut, menindak warga yang tertangkap tangan karena melanggar protokol kesehatan, Jumat (29/1/21). Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut, Hendra S. Gumilang, mengatakan kepada awak media bahwa di lapangan masih banyak ditemukan warga yang mengabaikan protokol kesehatan. Ada […]