Penyelenggara Pemilu Harus Manfaatkan Kemajuan TI untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi

Editor Anggota Komisi II DPR RI Endro Suswantoro Yahman./via dpr.go.id/ist.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | JAKARTA – Anggota Komisi II Endro Suswantoro Yahman menekankan agar para Penyelenggara Pemilu 2024 yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dapat lebih memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas demokrasi.

Ia menilai, terutama pada bagian pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi sangat penting untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pelaporan terkait pelanggaran Pemilu.

“Saya hanya menekankan saja, kaitannya dengan pengawasan pemilu. Kita sudah memasuki era digital, era masyarakat yang melek teknologi terutama didukung dengan infrastruktur informasi tekhnologi yang ada. Saya minta supaya penyelenggara pemilu mensinkronkan dengan perkembangan masyarakat ini. Harapan saya untuk membangun demokrasi berbasis IT yang ada ini peningkatan kualitas demokrasi tentunya juga menjadi variabel utama,” jelas Endro saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (12/9/2022), dilansir dari laman resmi DPR RI.

Menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini, perkebangan teknologi informasi yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu harus lebih dimasifkan lagi dalam pengsosialisasiannya dan para penyelenggara Pemilu pun harus bisa beradaptasi dengan baik dengan perkambangan di era digitalisasi tersebut.

“Masyarakat IT ini perlu dikantongi (dipahami, red) dalam penyelenggaraan pemilu semacam ini, khususnya Bawaslu kaitannya dengan pengawasan yang ada. Memang sudah ada yang namanya Sigap Lapor ke Bawaslu, hendaknya sistem ini dibangun dengan mempertimbangkan situasi masyarakat digital yang ada,” tuturnya.

Lebih lanjut, menurutnya perlu dibangun suatu pola pelaporan yang sederhana, yang memudahkan masyarakat jika ingin melaporkan temuan pelanggaran Pemilu.

“Saya yakin ini pelaporan pelanggaran-pelanggaran ini menjadi lebih baik dibanding kalau terlalu rigit, terlalu terlalu kaku dengan formulir yang ada,” tambahnya.

Baca Juga :  Penganiayaan kepada Pegiat Sosial Mencoreng Demo 11 April

Di akhir, Endro juga menyarankan agar Bawaslu menyiapkan bagian khusus yang memantau pelaporan melalui media sosial.  Ia menyebutkan, diera keterbukaan informasi saat ini sangat mudah sekali mencari informasi sehingga Bawaslu harus bisa memanfaatkan hal ini guna meningkatkan kualitas demokrasi.

“Kualitas ini harus disesuaikan dengan situasi perkembangan masyarakat yang ada, dan juga tentunya ada bagian yang khusus dari Komisioner Bawaslu yang memantau perbincangan atau percakapan di media sosial yang ada. Ini menjadi variabel utama untuk menjadi masukan karena apa, ini peluang yang baik di mana orang-orang yang akan direkrut tidak berdasarkan pada kelakuan-kelakuan memburu kekuasaan tapi berdasarkan idealisme, orang-orang yang terpilih ini menjadi menjadi baik karena memang di disoroti oleh semua masyarakat kita,” tutupnya. @fen

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

KPK Tutup 'Roadshow' Bus di Palembang

Sen Sep 12 , 2022
Silahkan bagikanVISI.NEWS | PALEMBANG – Roadshow Bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bertajuk ‘Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi’ di Kota Palembang yang berlangsung sejak 8 September 2022, resmi berakhir pada Minggu, (11/9). Rangkaian Roadshow Bus KPK di Bumi Sriwijaya ini ditutup dengan kegiatan car free day (CFD) di Kawasan Taman Kambang Iwak […]