VISI.NEWS | BATUBARA – Rekaman suara yang diduga berisi percakapan antara unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, yang mengarahkan para kepala desa untuk menggunakan dana desa untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, di Pilpres 2024, menimbulkan tanggapan beragam dari berbagai pihak.

Rekaman tersebut beredar luas di media sosial, seperti Twitter dan Tiktok, dengan judul “BOCOR!!! Rekaman Perbincangan Antara Dandim, Bupati, Kapolres dan Kajari Batu Bara”. Dalam rekaman tersebut, terdengar suara-suara yang diduga milik Pj Bupati Batubara, Kapolres, Kajari, dan Dandim, yang membahas strategi untuk menangkan paslon 02 di tingkat desa.

Salah satu suara dalam rekaman itu mengatakan, “Ya per kecamatan ya tambah-tambahlah, jadi untuk kepala desa ini langsung saja kita diarahkan ke 02. Itu dulu yang pertama, tidak ada cerita lain, tak ada cerita apapun, menangkan 02 di desa masing-masing.”

Suara lainnya menambahkan, “Terkait masalah peluru, itu masih diupayakan dengan Pj supaya sebelum Pilpres keluar, dengan catatan Rp 100 dikeluarkan dari situ. Dana dari desa itu, Rp 50 dikirim ke sana, untuk mereka pergunakan untuk penggunaan serangan. Itu penggunaannya ada Pj di situ, Kapolres di situ, Dandim di situ, Kajari di situ. Penggunaan itu, penggunaan itu untuk Pilpres operasionalnya, jadi yang Rp 50 tinggal di desa dan ini macam tahun lalu uda tahu senior-senior, tahun ini mudah mudahan tidak ada pemeriksaan terkait tahun 2024.”

Hoaks atau nyatakah percakapan tersebut?

Rekaman tersebut mendapat sorotan dari Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, saat konferensi pers, Minggu (14/1/2024). Dia mengatakan, rekaman itu viral di media sosial dan menunjukkan adanya dugaan pelanggaran hukum dan kode etik oleh pejabat negara.

“Kami sangat prihatin dengan rekaman ini. Ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mempengaruhi hasil pemilu dengan cara-cara yang tidak demokratis dan tidak fair. Kami minta aparat penegak hukum segera mengusut tuntas siapa yang terlibat dalam rekaman ini dan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Todung.

Sementara itu, pihak-pihak yang disebut-sebut dalam rekaman tersebut membantah keterlibatannya dan menyatakan bahwa rekaman itu adalah hoax. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Andi Muh Irfan, mengatakan, bahwa Kajari Batubara, Amru Siregar, tidak pernah hadir atau kumpul-kumpul dengan Forkopimda Batubara.

“Yang bersangkutan mengatakan, tidak tahu menahu tentang rekaman percakapan tersebut. Yang bersangkutan tidak pernah hadir atau kumpul-kumpul dengan Forkopimda Batubara. Jadi, itu adalah hoax dan fitnah yang tidak bertanggung jawab,” kata Andi.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam I Bukit Barisan, Kolonel Inf Roy Sinaga, yang mengatakan, bahwa Dandim 0208 Batubara, Letkol Inf M. Fadli, tidak pernah mengikuti rapat atau pertemuan dengan Forkopimda Batubara yang membahas soal Pilpres 2024.

“Kami sudah konfirmasi dengan Dandim 0208 Batubara, beliau tidak pernah mengikuti rapat atau pertemuan dengan Forkopimda Batubara yang membahas soal Pilpres 2024. Beliau juga tidak mengenal suara-suara yang ada dalam rekaman itu. Jadi, itu adalah hoax yang bertujuan untuk mencemarkan nama baik TNI,” kata Roy.

Kapolres Batubara, AKBP Ikhwan Lubis, juga membantah keterlibatannya dalam rekaman tersebut dan mengatakan, bahwa dirinya tidak pernah berbicara dengan Forkopimda Batubara tentang Pilpres 2024. Dia mengatakan, bahwa tugas Polri adalah menjaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif dan netral dalam pemilu.

“Kami tidak pernah berbicara dengan Forkopimda Batubara tentang Pilpres 2024. Kami tidak tahu siapa yang membuat rekaman itu dan apa tujuannya. Kami tegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu dan tidak memihak kepada calon manapun. Kami akan mengusut siapa yang menyebarkan rekaman hoax ini dan menjeratnya dengan hukum,” kata Ikhwan.

Pj Bupati Batubara, Zonny Waldi, juga membantah keterlibatannya dalam rekaman tersebut dan mengatakan, bahwa dirinya tidak pernah mengarahkan para kepala desa untuk menggunakan dana desa untuk memenangkan paslon 02. Dia mengatakan, bahwa dana desa adalah dana yang bersifat khusus dan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami tidak pernah mengarahkan para kepala desa untuk menggunakan dana desa untuk memenangkan paslon 02. Kami menghormati hak politik masyarakat untuk memilih calon yang mereka inginkan. Dana desa adalah dana yang bersifat khusus dan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami tidak akan mentolerir adanya penyalahgunaan dana desa untuk kepentingan politik,” kata Zonny.

Rekaman tersebut juga mendapat tanggapan dari para kepala desa di Kabupaten Batubara, yang mengaku tidak pernah mendapat arahan dari Forkopimda Batubara untuk mendukung paslon 02. Mereka mengatakan, bahwa mereka bebas memilih calon yang mereka sukai dan tidak terpengaruh oleh siapapun.

“Kami tidak pernah mendapat arahan dari Forkopimda Batubara untuk mendukung paslon 02. Kami bebas memilih calon yang kami sukai dan tidak terpengaruh oleh siapapun. Kami juga tidak pernah menggunakan dana desa untuk kepentingan politik. Kami menggunakan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan prioritas dan kebutuhan mereka,” kata salah satu kepala desa di Batubara, yang enggan disebutkan namanya.

Rekaman tersebut juga menuai reaksi dari masyarakat, khususnya warga Batubara, yang mengaku kecewa dengan adanya dugaan keterlibatan Forkopimda Batubara dalam rekaman tersebut. Mereka mengharapkan agar aparat penegak hukum segera mengusut kebenaran rekaman tersebut dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelakunya.

“Kami kecewa dengan adanya dugaan keterlibatan Forkopimda Batubara dalam rekaman tersebut. Kami mengharapkan agar aparat penegak hukum segera mengusut kebenaran rekaman tersebut dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelakunya. Kami juga mengharapkan agar Forkopimda Batubara menjaga netralitasnya dalam pemilu dan tidak mempengaruhi hak politik masyarakat,” kata salah satu warga Batubara, yang juga enggan disebutkan namanya.

@mpa