Bantuan UMKM dan RT/RW Harus Jelas Payung Hukumnya

Editor Wakil Ketua Pansus II dari Fraksi PDI Perjuangan, M. Luthfi Haffiyan./visi.news/alfa fadillah
Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Secara umum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai istilah umum dalam khazanah ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008.

Dan sekarang, Peraturan Daerah (Perda) UMKM yang dibahas Pansus II, masih dalam proses. Dengan mencantumkan 69 pasal yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung dan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui UMKM.

Perda tersebut yang merupakan satu-satunya di Indonesia, dikatakan Wakil Ketua Pansus II dari Fraksi PDI Perjuangan, M. Luthfi Haffiyan, akan diselaraskan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan masih dalam pembahasan peritemnya agar bisa lebih signifikan.

Selama proses itu, katanya, seandainya ada tercantum bantuan untuk RT/RW, meskipun pada dasarnya dia menyetujuinya karena demi kepentingan masyarakat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, tetap harus ada kejelasan payung hukumnya. Jangan sampai dalam penyelenggaraannya nanti menjadi temuan.

“Apalagi Perda tersebut masih dalam proses dan memerlukan pembahasan yang lebih signifikan, jadi jangan sampai Perda ini dijadikan alat kepentingan individual atau kepentingan kelompok,” katanya di fraksi, Senin (24/5/2021).

Luthfi mengakui, keberadaan Perda ini dibentuk untuk kepentingan masyarakat di masa pandemi Covid+19. Dengan Perda ini dia mengharapkan bisa menjadi instrumen program akselerasi pemulihan perekonomian masyarakat.

Namun bantuan untuk RT/RW itu, lanjut dia, walau pun relatif kecil, tapi bila diakumulasikan secara keseluruhan dengan jumlah RT/RW di wilayah Kabupaten Bandung, maka besaran nominalnya akan menjadi besar.

Harapan dia, pembahasan Perda itu bisa disegerakan untuk selanjutnya diimplementasikan kepada masyarakat, agar kebutuhan hidup masyarakat bisa secepatnya tertanggulangi dan tidak menderita kekurangan sandang dan pangan.

Baca Juga :  Ganjar Minta Seluruh Pemda dan OPD Percepat Serapan Anggaran

“Makanya saya meminta kejelasan hukumnya untuk bantuan RT/RW itu, dengan tujuan pada penyelenggaraanya nanti tidak akan menjadi temuan BPK atau KPK. Karena jelas payung hukumnya,” ujar dia.

Dengan tertib administrasi di dalam pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan, dia meyakini, akan tercipta sinergisitas antara kedua belah pihak. Juga kondusivitas bagi masyarakat Kabupaten Bandung untuk bisa hidup sejahtera. @alfa/qia

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Wakil Ketua I: Sudah Menjadi Kewajiban Kita Membantu Palestina

Sen Mei 24 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS — Republik Indonesia jangan sampai melupakan sejarah. Palestina itu negara yang berjasa besar dan merupakan negara yang pertama kali mengakui Kedaulatan dan Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi sudah menjadi kewajiban untuk membalas jasa yang sudah dilakukannya itu. Sekarang Palestina, dikatakan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PKS, […]