Pernyataan Pelaksanaan Salat Idulfitri di Tengah Pandemi Covid-19 Jangan Membingungkan Masyarakat

H. M. Dadang Supriatna anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Golkar (tengah)sedang memberikan bantuan sembako secara simbolis kepada Ketua PCNU Kabupaten Bandung DR. KH Asep Jamaludin M.Ag (paling kanan), Kamis (21/5)./visi.news/budimantara.
Jangan Lupa Bagikan

VISI.NEWS – Anggota DPRD Provinsi Jabar H.M. Dadang Supriatna mengatakan, ada pernyataan yang berbeda terkait pelaksanaan salat sunat Idulfitri 1441 Hijriah. Pada keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dijelaskan, bisa melaksanakan salat Idulfitri dengan menerapkan protokol kesehatan. Sedangkan Wakil Gubernur Jabar mengeluarkan pernyataan berbeda, tak boleh melaksanakan salat sunat Idulfitri karena berkaitan dengan Jabar yang masih termasuk kategori zona merah.

“Dengan adanya pernyataan yang berbeda itu, tentunya membingungkan masyarakat. Saya berpendapat, jika melaksanakan salat sunat Idulfitri, lebih baik masyarakat disiplin dan tertib dengan menerapkan protokol kesehatan,” kata Dadang saat bersilaturahmi dan menyerahkan 300 paket sembako kepada jajaran PCNU Kabupaten Bandung dan jajarannya di tingkat kecamatan di lingkungan Pontren Al Husaeni, Kampung Ciheulang, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Kamis (21/5).

Bantuan itu langsung diterima oleh Ketua PCNU Kabupaten Bandung DR. KH Asep Jamaluddin, M.Ag.

Ia pun mengaku prihatin ketika melihat suasana di pasar yang tetap berjubel oleh masyarakat yang berburu kebutuhan Lebaran. Mereka lebih memilih kebutuhan pakaian untuk Lebaran, ketimbang memerhatikan kesehatan dari ancaman penyakit virus corona.

“Sebenarnya, tak ada yang jago menghadapi virus corona. Dalam menghadapi pelaksanaan pilkada pun tak ada yang jago dalam menghadapi virus corona,” kata Dadang kepada VISI.NEWS.

Ia juga berusaha untuk mengangkat harkat derajat ustaz/ustadzah untuk mendapatkan insentif atau honor sebesar Rp 500.000 per bulan. Ditambah BPJS gratis.

“Kalau sepakat dengan perjuangan saya, ayo kita bersama-sama berjuang,” ajaknya.

Ia mengatakan, satu desa itu bisa mencapai 50 ustaz/ustazah sehingga untuk memenuhi kebutuhan honor mereka bisa terpenuhi Rp 25 juta per bulan di setiap desa. Untuk memberikan honor kepada para ustad/ustazah itu berasal dari APBD Kabupaten Bandung yang saat ini sudah mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya.

Dadang juga berharap kepada Ketua RT dan RW untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis melalui pelayanan BPJS. Selain itu, honor mereka harus mendapatkan perhatian dari pemerintah dan minimal harus ada kenaikan 100 persen.

“Honor para Ketua RT dan RW harus diperhatikan pemerintah karena mereka memiliki peranan yang penting dalam peningkatan pelayanan kesehatan. Mengingat, mereka langsung berhadapan dengan masyarakat. Tak sedikit Ketua RT dan RW dimarahi warga. Sementara perhatian dari pemerintah kurang kepada Ketua RT dan RW,” paparnya.

Dadang juga menyikapi tentang APBD Provinsi Jabar sebesar Rp 46 triliun dan Rp 18 triliun akan digeser untuk penanganan Covid-19.

Saat ini, kata Dadang, sebanyak 140.000 keluarga penerima manfaat di Kabupaten Bandung mendapatkan bantuan dari Provinsi Jabar dalam penanganan Covid-19. Sebelumnya di Kabupaten Bandung hanya menerima bantuan 20.000 keluarga penerima manfaat, setelah melewati proses usulan kepada Provinsi Jabar bertambah menjadi 120.000 keluarga penerima manfaat. “Setiap keluarga penerima manfaat sebesar Rp 500.000, baik dalam bentuk sembako maupun uang tunai sebesar Rp 150.000,” ujarnya. @bud

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Kementerian BUMN Beri Bantuan Alat Kesehatan untuk Jabar

Kam Mei 21 , 2020
Jangan Lupa BagikanVISI.NEWS – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil menerima bantuan berupa alat kesehatan dari Kementerian BUMN RI di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (21/5/20). Bantuan diserahkan Menteri BUMN RI, Erick Thohir. Bantuan tesebut antara lain 7.000 alat rapid test, 20 unit ventilator non invasive, 38 ribu buah coverall, […]