VISI.NEWS | JAKARTA – Persiapan pemberangkatan calon jemaah haji Indonesia sangat mepet waktunya, sehingga jajaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI diminta untuk bekerja cepat mempersiapkan segala sesuatunya agar kloter pertama jamaah haji Indonesia dapat diberangkatkan pada tanggal 4 Juni 2022.
Permintaan ini disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti menanggapi pengumuman Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bahwa kuota jamaah haji Indonesia tahun 1443 H/2022 M adalah 100.051 jamaah. Jumlah kuota ini tidak sampai 50 persen dibanding kuota jamaah haji Indonesia tahun 2019 sebesar 220.000 jamaah.
Menurut Endang, pengumuman jumlah kouta haji Indonesia dengan jadwal keberangkatan kloter pertama jamaah haji Indonesia tanggal 4 Juni 2022 tidak lebih dari 1,5 bulan. Waktu ini sangat sempit untuk mempersiapkan pemberangkatan sebanyak 100 ribu jamaah orang ke Arab Saudi.
Oleh sebab itulah, Endang yang juga Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini meminta jajaran Ditjen PHU Kemenag untuk bekerja cepat dan tepat dalam mempersiapkan pemberangkatan calon jamaah haji Indonesia.
“Jangan sampai persiapan yang sempit menjadi alasan untuk tidak memberikan pelayanan terbaik pada jamaah haji Indonesia,” ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Rabu 20 April 2022.
Sebelumnya Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama RI telah menetapkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1443 H/2022 M sebesar Rp81,7 juta, yang terdiri dari Rp41juta dibayar dari nilai manfaat keuangan haji dan yang dibayar oleh jamaah hanya sebesar Rp39,8juta. Itu pun masih dicover Rp4,8juta oleh nilai manfaat sehingga nilai riil yang dibayarkan jamaah hanya RP35juta.
“Jadi harus dipahami oleh masyarakat bahwa kenaikan BPIH tahun ini tidak dibebankan kepada jemaah haji,” kata Endang saat menyampaikan penetapa BPIH tahun 1443 H/2022 M. “Jemaah menyetor BPIH sama seperti tahun-tahun sebelumnya yakni sekitar Rp35 juta,” ujarnya menambahkan.
Menurut Endang, Panja BPIH Komisi VIII DPR RI selama beberapa hari melakukan rapat marathon dengan berbagai stakeholder penyelenggara haji, mulai dari Dirjen PHU Kemenag, BPKH, Puskeshaji Kemenkes, Garuda Indonesia, Pertamina, Angkasa Pura hingga AirNav.
Dari serangkaian rapat dengan para stakeholder penyelenggaraan haji itu diketahui bahwa BPIH akan meningkat sebab banyak komponen yang melonjak, seperti harga avtur yang naik akibat perang Rusia-Ukraina, dan juga adanya biaya prokes seperti PCR dan lain sebagainya.
Oleh karena itulah, kata Endang yang juga kader Beringin ini, yang bisa dilakukan oleh Panja BPIH Komisi VIII DPR RI adalah menekan angka serendah-rendahnya dan pada saat yang sama juga memastikan kenaikan BPIH tidak membebani jamaah.
“Kami tahu bahwa masyarakat masih belum pulih akibat Covid-19, masih banyak yang hidup prihatin, karena itulah kami ingin agar BPIH tahun ini tidak ada kenaikan dan kalaupun ada kenaikan tetapi kenaikannya dibebankan pada nilai manfaat dana haji dan bukan kepada jamaah,” ujar Srikandi Beringin ini. @mh
