Pesan Ketua DPRD Untuk Bupati Bandung Terpilih: RPJMD Harus Mengacu Pada RPJPD

Editor :
Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H. Sugianto./visi.news/istimewa

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Pembuatan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak bisa dilakukan secara asal-asalan, sebab RPJMD harus disusun dengan merujuk pada sinkronisasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Sugianto, menuturkan, RPJMD Kabupaten Bandung periode 2016-2021 akan berakhir pada Februari 2021. Dengan begitu, akan ada penyusunan RPJMD lanjutan oleh Bupati Bandung terpilih dari kontestasi Pilbup Bandung 2020. RPJMD yang nantinya akan dibuat, lanjutnya, harus memperhatikan revisi RPJPD yang berlaku hingga 2025.

“RPJPD juga mengacu pada RPJP Nasional dan Provinsi. Nah, RPJPD Kabupaten Bandung yang berakhir sampai 2025 ini tetap menjadi acuan untuk penyusunan RPJMD oleh Bupati terpilih,” ujar Sugianto di Soreang, Selasa (22/12/2020).

RPJPD Kabupaten Bandung, ujar Sugianto, telah mengalami revisi di tahun 2005, dan berlaku hingga 2025 atau selama 20 tahun. Sejumlah revisi yang dilakukan hanya terhadap indikator-indikator makronya saja. Di mana revisi dilakukan dengan mempertimbangkan dinamisasi perkembangan kondisi daerah yang dilihat dari tingkat nasional hingga daerah.

“Kalaupun nanti RPJMD dilakukan atau dirubah tanpa dasar yang jelas atau tidak memperhatikan RPJPD, ya tidak bisa. Karena untuk merealisasikan program teknis harus membuat RPJMD mengacu pada RPJPD,” kata dia.

Lebih jauh dia menjelaskan, Bupati Bandung terpilih akan mengimplementasikan dokumen RPJMD yang sebelumnya digunakan sebagai Visi dan Misi saat menjadi Calon Bupati.

Maka jika terpilih, dokumen tersebut menjadi dokumen Visi Misi Daerah. Namun begitu, penetapan RPJMD dari dokumen Visi dan Visi Bupati terpilih harus melewati proses penetapan yang dilakukan oleh Legislatif dan Eksekutif.

“RPJMD dibuat harus tetap mengacu pada RPJP Nasional, Provinsi, dan Kabupaten. Maka dari itu, RPJMD sifatnya masih indikator makro. Di situ mencakup capaian-capaian. Nah, untuk mewujudkan itu baru berbicara Rencana Kinerja Pembangunan Daerah (RKPD),” ucap dia.

Baca Juga :  Satgas Nyatakan Vaksin Bukan Jaminan Tuntasnya Pandemi Covid-19

RKPD tersebut, lanjut Sugianto, nanti akan diimplementasikan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sehingga indikator makro di dalam RPJMD milik Bupati terpilih nantinya akan diteruskan menjadi program dan kegiatan beserta indikator capaian targetnya dalam satu tahunan kinerja.

“Maka dokumen pelaksanaan harus betul-betul terstruktur. Kalau terjadi sebuah perbedaan dan keluar dari koridor RPJPD, maka nanti akan bisa menjadi permasalahan di kemudian hari,” terangnya.

Pemerintah Pusat saat ini telah membuat sentralisasi atau sinkronisasi perencanaan yang bertujuan untuk pembangunan berkesinambungan dengan Provinsi dan Kota/Kabupaten. Dengan begitu, lanjut Sugianto, pembangunan di daerah akan terlihat dan transparansi semacam ini memang diharapkan oleh masyarakat.

“Sama halnya RPJMD Bupati Dadang M. Naser. Ini sudah sinkron dengan RPJP Nasional, Provinsi, dan juga Kabupaten. Capaian RPJMD yang sudah dilakukan 5 tahun ke belakang juga akan terlihat saat evaluasi di LKPJ tahun 2021 nanti,” kata dia.

Sugianto memastikan jika penyusunan RPJMD dan RKPD sudah mengikuti rambu-rambu di RPJPD Kabupaten Bandung. Sehingga, program kerja selama lima tahun ke belakang sudah sesuai koridor.

“Maka nanti saat RPJMD lima tahun ke depan, Kabupaten Bandung masih memiliki RPJP Nasional, Provinsi, dan Kabupaten untuk menjadi acuan,” kata dia.

Ke depan, DPRD Kabupaten Bandung memiliki tugas dalam mengontrol dan mengawasi penyusunan RPJMD Bupati terpilih. Kontrol dan pengawasan dilakukan untuk melihat sejauh mana sinkronisasi RPJMD Bupati terpilih, baik dari indikator makro, target, hingga capaiannya.

“Karena capaian atau target di RPJMD harus rasional, DPRD nanti harus jeli melakukan pengawasan indikator yang disajikan Eksekutif. Jangan sampai malah meloloskan program-program kerja yang tak rasional atau belanja-belanja yang justru membebani APBD. Karena tren peraihan WTP di Kabupaten Bandung harus terjaga,” pungkasnya. @yus

Baca Juga :  Sepenggal Jalan Istimewa di Bandung yang Dibuka Tiap 30 Tahun Sekali

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Senam Sehat Berhadiah, Jadi Rangkaian HUT VISI.NEWS ke 2

Sel Des 22 , 2020
Silahkan bagikan VISI.NEWS – Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) media siber VISI.NEWS ke 2, Senam Sehat berhadiah menjadi bagian dari rangkaian acara HUT. Acara tersebut dilaksanakan pekan lalu dengan hadiah utama mesin cuci. Sedangkan hadiah lainnya berupa ricecooker, jam dinding VISI.NEWS, Sepatu, Sandal dan Payung menjadi hadiah hiburan. […]