Pesantren Perlu Kerjasama dengan Pemda

Editor Anggota Komisi VIII DPR RI Endanh Maria Astuti mengunjungi majelis taklim di dapilnya. /visi.news/mohammad hasyim
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | JAKARTA – Untuk meningkatkan mutu pesantren sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, maka pesantren perlu melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) atau dunia usaha sebab dana untuk pesantren sangat terbatas.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti ketika ditanya mengenai implementasi UU Pesantren. “Ya memang kalau mengandalkan dana dari Negara atau melalui Dana Abdi Pesantren itu sulit untuk diharapkan, karena anggarannya sangat kecil,” ujar Endang dalam siaran pers di Jakarta, kemarin.

Menurut Endang, Pesantren membutuhkan sumber daya yang besar baik untuk meningkatkan mutu pendidikan, memperbaharui kurikulum, menambah kapasitas SDM seperti kyai dan guru ngaji sampai dengan sarana dan prasarana pesantren.

Kebutuhan ini tidak sebanding dengan kemampuan Pemerintah Cq. Kementerian Agama dalam memberikan dukungan sumber daya. Oleh sebab itulah, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR/MPR RI ini menekankan pentingnya pesantren melakukan kerjasama dengan Pemda.

Dalam konteks itu, Srikandi Beringin ini juga mendorong Pemda untuk ikut berkontribusi dalam mengembangkan dan memajukan pendidikan pesantren. Dengan demikian peningkatan mutu dan kualitas SDM di daerah tersebut akan terakselerasi.

“Pemda jangan berpikir bahwa urusan agama itu adalah urusan yang ditangani Pemerintah Pusat. Tidak seperti itu, sebab pendidikan agama adalah bagian dari sistem pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Jadi ini tugas semua pihak,” ujarnya.

Wakil Rakyat dari Dapil Jateng IV (Kabupaten Sragen, Wonogiri dan Karanganyar) ini mengakui bahwa UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 24 September 2019, sebagai jawaban atas keresahan kalangan pesantren karena UU Sisdiknas tidak mengakomodir aspirasi dan kearifan lokal pesantren.

Baca Juga :  Mobil Dirampas DC, Polisi Tolak Laporan Masyarakat

Presiden Joko Widodo sendiri telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 pada tanggal 2 September 2021 mengenai Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang terkait dengan Dana Abadi Pesantren yang akan dikelola oleh Pemerintah dengan bersumber dari Dana Abadi Pendidikan. Namun sejauh ini dana tersebut belum diketahui penyalurannya.

Anggaran untuk Pondok Pesantren yang dikelola oleh Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sendiri cenderung menurun dari tahun ke tahun. Berdasarkan Pagu Anggaran di Ditjen Pendis yang disampaikan pada Rapat dengan Komisi VIII DPR RI, diketahui bahwa anggaran Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren tahun 2022 sebesar Rp 918.951.300.000,- dan turun menjadi Rp 914.655.882.000,- untuk tahun 2023.@mh

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

LIGA 1 | Persib vs Persija, Penukaran Tiket Tak Boleh Diwakilkan

Sab Okt 1 , 2022
Silahkan bagikanVISI.NEWS | BANDUNG – Untuk pertandingan melawan Persija Jakarta yang akan digelar akhir pekan ini di stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada pertemuan yang dilakukan pada hari Jumat, 23 September 2022 telah disepakati bahwa batas akhir pembelian tiket untuk komunitas adalah hari Selasa, 27 September 2022. Sesuai dengan […]