- Bukan Ferry Irwandi yang Menuding: Ini Petanya
VISI.NEWS | BANDUNG – Malam itu, linimasa ramai oleh tanya: siapa sebenarnya yang menuding oknum TNI sebagai aktor di balik kerusuhan akhir Agustus? Di episode 915 kanal Guru Gembul, sang pencerita membuka dengan klarifikasi—“bukan Ferry Irwandi”—lalu menggelar peta besar yang ia susun dari serpihan peristiwa, pengakuan, dan potongan berita yang berserakan. Video analisis itu tayang pada 10 September 2025 dan segera memantik diskusi luas.
Guru Gembul memulai dari Kendal, 30 Agustus 2025. Ia menarasikan temuan tentang grup WhatsApp berisi seribuan akun—banyak di antaranya remaja—yang digalang untuk merusak fasilitas DPRD. Nama pembuat grup disebut “Suratmin” dan dikaitkan dengan TNI AL; ketika ditelusuri, alamat dan identitasnya tak terkonfirmasi. Di sini, kata Guru Gembul, ada dua kemungkinan: pelaku yang sangat licin, atau sebuah framing yang sengaja diarahkan. Semua masih dalam wilayah klaim yang perlu verifikasi lanjutan.
Pada hari yang sama, ia menyebut dua orang yang mengaku intel TNI ditangkap Brimob—satu membawa modem, satu diduga hendak membakar fasilitas. Kejanggalannya, ujar dia, apakah “intel” membawa KTA di misi lapangan, dan mengapa koordinasi antar-aparat gagal hingga penangkapan itu dipublikasikan. Di titik ini, ia mengajak penonton menahan kesimpulan: kabut informasi terlalu tebal untuk memastikan motif.
Cerita lain muncul dari pemeriksaan lapangan: seorang warga sipil yang mengaku disuruh “Bayu”, putra seorang perwira; ada pula sosok perempuan yang disebut membayar massa Rp62.500 per orang untuk aksi perusakan, yang belakangan statusnya—“istri perwira” atau pedagang—juga simpang siur. Tumpukan versi saling silang ini, menurutnya, memperlihatkan betapa mudah publik terseret dari fakta ke prasangka.
Narasi kian memanas saat ia menyinggung perdebatan soal dorongan “darurat militer” yang disebut-sebut sempat mengemuka, juga kabar bantahan sebagian media. Guru Gembul menyodorkan dua pembacaan: bisa saja ada dorongan serius, atau justru ada framing terhadap TNI. Sekali lagi, ia menekankan perlunya kehati-hatian membaca sumber—apalagi ketika hanya satu-dua media yang memuat klaim besar.
Dari lapangan, ia mengutip kesaksian para pengemudi ojek online: ada rombongan pemuda datang dari pinggiran kota membawa molotov; para ojol memilih fokus mengevakuasi korban. Baginya, ini mempertegas garis tebal antara “demonstran” dan “perusuh”: yang pertama menuntut, yang kedua bekerja sistematis. Siapa yang mengkomando? Ia kembali meminta penonton menunda vonis.
Untuk membantu publik membaca keos, ia memetakan “tujuh kelompok”: (1) demonstran asli—mahasiswa, buruh, ojol—yang berniat damai; (2) kelompok pembenci pemerintah yang menunggang momentum; (3) penjahat/oligark/koruptor yang diuntungkan bila negara gaduh; (4) kelompok ideolog dari berbagai spektrum; (5) politisi yang mengamankan diri atau kekuasaan; (6) faksi di tubuh aparat yang saling silang kepentingan; (7) preman dan kelompok marginal yang dimobilisasi. Peta ini adalah kerangka analitis—bukan vonis pidana.
Di atas “tujuh kelompok” itu, ia menghamparkan “lima lapis” kerja: perencana demo (tujuan artikulasi tuntutan), perencana kerusuhan (elit yang benci penguasa/diuntungkan keos), donatur (membiayai logistik dan mobilisasi), penyokong di media sosial (menggeser fokus isu), serta pelaksana lapangan (dari oknum aparat hingga kelompok profesional tak dikenal). Lapisan-lapisan ini, klaimnya, sering tumpang tindih.
Karena itu, tudingan tunggal terhadap satu institusi—apalagi lembaga negara—dinilainya berbahaya. Sejarah mengajarkan, kata dia, aksi lapangan bisa dilakukan “orang berseragam”, tetapi itu tak otomatis berarti kebijakan institusi. Di sini ia menegaskan lagi pesan pembuka: bukan Ferry Irwandi yang menuding, dan kesimpulan menyapu-bersih adalah jebakan di tengah kabut.
Guru Gembul juga mengkritik ekosistem viral yang kerap menyulut emosi, mengalihkan fokus publik dari inti tuntutan: transparansi anggaran, pemiskinan koruptor lewat regulasi perampasan aset, dan pengurangan privilese pejabat. “Jangan pindah fokus,” begitu kira-kira seruannya; jangan biarkan linimasa menggiring amarah ke sasaran yang keliru.
Pada akhirnya, episode itu bukan daftar nama, melainkan peta pola: siapa menunggang siapa, siapa menabuh, siapa menari. Sebuah ajakan untuk cooling down ketika situasi mereda, sambil berjaga bahwa mesin-mesin kuasa—di dalam maupun di luar negara—bisa bergerak lagi kapan saja. Dan di tengah keruwetan itu, publik diminta memegang kompas: akal sehat dan verifikasi.
Berita ini menyarikan isi video dan menyajikannya sebagai analisis bertutur; klaim-klaim spesifik yang menyebut individu/faksi tertentu tetap membutuhkan pembuktian independen. Namun, bila peta ini benar, maka kerusuhan akhir Agustus 2025 tak pernah sederhana. Ia lebih mirip labirin: banyak pintu masuk, lebih banyak lagi jalan yang saling bersilang—dan keluar darinya butuh lebih dari sekadar teriakan.
@uli
