Pihak KBP Halangi Juru Sita PN Bandung, Pengecekan Batas Lahan Sengketa Ditunda

Editor Petugas dari PN Bandung, aparat ATR/BPN dan kuasa hukum sedang berdebat dengan pihak keamanan KBP, Senin (29/4/24). /visi.news/ist
Silahkan bagikan
  • PT BI gunakan dokumen tak asli

VISI.NEWS | BANDUNG – Tim juru sita Pengadilan Negeri Bandung yang dipimpin Aep Yaman, S.H., M.H., dihadang petugas keamanan PT Belaputra Intiland, pengelola Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Bandung Barat, Senin (29/4/24).

Tim dari PN Bandung itu tiba untuk melakukan pengecekan dan pencocokan batas-batas lahan sengketa (konstatering) di salah satu klaster yang dikembangkan PT BI.

Pengecekan dilakukan juru sita PN Bandung didampingi petugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hadir pula aparat kepolisian dan TNI setempat, perwakilan ahli waris dan kuasa hukumnya.

Pengecekan yang berlangsung di sebuah lokasi di Kota Baru Parahyangan ini, akhirnya ditunda hingga Senin (6/5/24).

Alasannya pihak pengembang belum menerima salinan surat penetapan pengadilan mengenai pelaksanan konstatering ini.

Pengadilan menerbitkan penetapan tersebut menyusul pemeriksaan hasil pencarian dokumen penetapan atas perkara nomor 305/1972/C/Bdg, 25 September 2008 sebagaimana diperintahkan Ketua PN Bandung, Januari 2024.

Pemeriksaan itu menyimpulkan, hanya ada salinan atau fotokopi penetapan. Tak ditemukan dokumen aslinya. Salinan itu pun tak dibubuhi tanda tangan Ketua PN.

Bahwa pihak pengembang memperoleh dokumen tersebut dari kuasa hukum sebelumnya. Namun tak diketahui bagaimana prosedur untuk mendapatkannya.

Atas dasar itu, pada 24 Februari 2024 PN Bandung memerintahkan pengecekan atau konstatering atas batas-batas lahan yang dimaksud.

Lokasi tersebut kini merupakan klaster permukiman mewah terdiri atas 200-an rumah tinggal yang sudah berpenghuni.

Terbitnya perintah pengadilan ini membuka harapan baru bagi para ahli waris yang telah belasan tahun memperjuangkan haknya.

Pihak ahli waris melalui kuasa hukumnya, Sutara, S.H., dan Hari, S.H., menegaskan konstatering akan tetap dilaksanakan sesuai perintah pengadilan yang akan jadi dasar untuk eksekusi.

Baca Juga :  Tak Terhalang Covid-19, UPTD P5A Rancaekek Tetap Laksanakan Tugas Pembinaan dan Penyuluhan

Sengketa lahan antara ahli waris almarhum Sech Abdulrachman dengan pihak pengembang sudah berlangsung sejak lama.

Berbagai upaya hukum telah ditempuh para ahli waris, sampai akhirnya memproleh penetapan dari Mahkamah Agung, bahwa lahan yang dipersengketakan harus diperiksa kembali batas-batasnya.

Terakhir, pada Juli 023 Ahli waris gagal mendapatkan kembali hak atas lahan seluas 10.041 hektare tersebut, menyusul mediasi di Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

Saat itu sita eksekusi atas lahan yang disengketakan tidak bisa dilakukan lantaran lahan masih dikuasai pengembang.

Pihak ahli waris, melalui kuasa hukumnya saat itu menilai, pernyataan Ketua PN Bandung soal batas lahan terlalu mengada-ada, karena batas lahan kini masih bisa ditunjukkan melalui citra satelit (Global Positioning System/GPS) meski di atasnya sudah dibangun perumahan.

Selain itu ada batas-batas fisik yang kasat mata, sungai misalnya. Karenanya pihak ahli waris tak sependapat dalil bahwa ekseskusi tak bisa dilakukan karena pihaknya tak bisa menunjukkan batas-batas lahan yang jadi masalah.

Pihak pengembang melalui kuasa hukumnya, Titus Tampobolon, menyatakan PN Bandung sudah memutuskan sita eksekusi lahan tidak bisa dilakukan.

Sengketa berawal saat orang tua para para ahli waris memenangkan gugatan di 3 tingkatan pengadilan di Bandung pada 1963 hingga 1977.

Pada 2 November 1977, pihak ahli waris kemudian mengajukan permohonan eksekusi di atas lahan seluas 10.041 hektar tersebut.

Dalam perjalanannya, pihak yang kalah dalam gugatan tidak mematuhi putusan PN Bandung pada zaman itu. Perkara ini kemudian ditagih kembali oleh para ahli waris ke pengadilan.

Pada 2004, para ahli waris mengajukan permohonan eksekusi lelang atas bidang tanah dengan bukti kepemilikan surat letter C No 534 P.40 D.V seluas 10.041 hektar.

Baca Juga :  Kepala Desa dan Warga Kecewa Perekaman e-KTP Batal Dilaksanakan

Ternyata lahan tersebut sudah dikuasai PT Bumiputera Intiland (BI) yang kini sudah dibangun menjadi klaster perumahan mewah dan kini sudah berdiri sekitar 200 perumahan.

Belakangan terungkap, dokumen penetapan non executable (tak bisa dieksekusi) atas lahan sengketa yang dikuasai PT Belaputra Intiland selaku pengembang, ternyata tidak asli.

Karena itu Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Bandung memerintahkan pengecekan lapangan (konstatering) batas-batas lahan yang dipersengketakan.

@mpa/r

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Atlet Gulat Kab. Bandung Siap Berlaga di PON Sumut Aceh

Sen Apr 29 , 2024
Silahkan bagikanVISI.NEWS | IBUN – Empat atlet cabang olahraga gulat asal Kabupaten Bandung siap memperkuat Kontingen PON Jawa Barat untuk berlaga di PON Sumut Aceh tahun 2024 mendatang. Empat atlet cabang olahraga gulat itu dari 14 atlet gulat yang rencananya dipersiapkan di PON Sumut Aceh tersebut, dan 10 atlet lainnya […]