VISI.NEWS — Melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tengah ancaman pandemi Covid 19, dikatakan tokoh Pengamat Politik Kab. Bandung, Asep Bukhori Kurnia (Aa Maung), sangat beresiko untuk keselamatan warga. Dan apabila tetap untuk terus dilanjutkan dikwatirkan akan menjadikan kluster baru penderita corona. Jelas hal itu sangat merugikan pemerintah juga warga.
Aa menyesalkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilainya tidak bisa melakukan tindakan tegas terhadap Pasangan Calon (Paslon) yang melakukan kampanye tidak sesuai aturan. Malah berkesan terjadi pembiaran. Sementara yang naik kepermukaan hanya berkisar seputaran Politik Uang dan Netralitas ASN/PNS, tidak pernah mempermasalahkan dampak dari penyebaran covid.
“Padahal mereka telah atau tanpa sengaja membuat sekerumunan orang yang bisa saja menjadikan penyebab penyebaran covid 19,” katanya via telepon, Sabtu (28/11/2020).
Dia mengemukakan, selain KPU, peran Satuan Gugus Tugas Penanggulangan Covid 19 bisa lebih memperketat dan tanggap serta mendeteksi sedini mungkin apabila diperoleh informasi ada warga terdampak yang tentunya harus dibarengi dengan tindakan yang lebih jelas dalam penanganannya dan sosialisasi yang terus dilakukan.
Karena untuk mengembalikan dari zona merah ke zona hijau itu, lanjut dia, akan sangat sulit juga membutuhkan proses yang cukup lama. Bahkan dalam implementasinya melalui penertiban pusat keramaian, diindikasikan hanya akan menimbulkan kericuhan. Karena saat ini warga tengah mengalami transisi sosial serta ekonomi.
Demikian juga dengan Pilkada nanti, disebutkannya, perlu peningkatan kewaspadaan dengan mematuhi penerapan protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah, berupa zona distancing, sosial distancing, dan physical distancing, yang menurutnya ini akan membuahkan situasi yang sulit bagi kedua belah pihak.
“Padahal sebelumnya saya sudah mengingatkan agar dilakukan penundaan Pilkada demi keselamatan warga, tapi rupanya apa yang saya prediksikan sebelumnya sekarang terjadi. Kabupaten Bandung menjadi zona merah kembali,” ujarnya.
Aa juga meminta kepada Pemkab Bandung melaui Dinas Pendidikan, saat melaksanakan Belajar Tatap Muka protokol kesehatan harus diperketat. Demikian juga dengan kesiapan kelengkapan medis termasuk Alat Perlindungan Diri (APD) harus selalu tersedia. @qia.
