Search
Close this search box.

Pj Bupati Sumedang Hadiri Rakor FIDSI di Gedung Sate: Dorong Keberanian dan Kejujuran Inspektur Daerah

Bagikan :

VISI.NEWS | BANDUNG – Penjabat (Pj) Bupati Sumedang Yudia Ramli menghadiri Pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Inspektur Daerah Seluruh Indonesia (FIDSI) di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Senin malam (29/7/2024). Acara tersebut mengusung tema ‘Penerapan Manajemen Risiko dalam Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Daerah’ dan dibuka dengan pemukulan gong oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, didampingi Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Yudia Ramli menekankan pentingnya keberanian dan kejujuran bagi para Inspektur Daerah. “Inspektur di daerah harus berani dan jujur serta terus meningkatkan kapabilitas dan kapasitas dengan mengikuti berbagai program pendidikan. Kalau tidak berani meningkatkan kemampuan diri, bagaimana bisa melakukan pembinaan terhadap aparatur?” ujar Yudia. Ia juga menekankan pentingnya melaksanakan tugas sesuai aturan.

Yudia juga berpesan kepada Inspektur Kabupaten Sumedang agar merespons pesan dari Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri secara positif. “Seorang Inspektur harus punya motivasi untuk melakukan pembinaan, bukan mencari kesalahan teman sendiri. Lakukan pembinaan dan tindakan preventif,” kata Yudia, mengutip arahan dari Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Yudia, dalam pembinaan kepada aparatur, tindakan represif sebaiknya dihindari. “Lakukan tindakan preventif karena mereka masih teman sendiri yang harus dibina. Beri tahu jika mereka mulai melakukan hal-hal yang tidak sesuai aturan. Lakukan pembinaan jika kesalahan itu terjadi. Beri sanksi jika setelah dilakukan pembinaan preventif tetap ada pelanggaran dan jangan iba saat memberikan sanksi,” tegasnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan bahwa manajemen risiko merupakan salah satu hal penting dalam mengakselerasi pencapaian indikator makro pembangunan daerah. “Tantangan pembangunan daerah semakin kompleks dan dinamis. Pencapaian indikator makro pembangunan daerah harus menjadi prioritas utama. Manajemen risiko menjadi salah satu strategi kunci dalam mengantisipasi dan mengelola risiko,” kata Bey.

Baca Juga :  Makan Bergizi Gratis Libatkan Telkom untuk Pemantauan Distribusi

Menurut Bey, peran Inspektorat Daerah sangat krusial, tidak hanya dalam pengawasan yang bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mendeteksi potensi risiko sejak dini. Ia mengimbau kepada Inspektorat Daerah untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. “Jangan terlibat atau menjadi bagian dari praktik tidak beretika yang dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat pembangunan,” ujarnya.

Bey juga meminta Inspektur Daerah mendukung tercapainya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. “Dengan menjaga integritas, kita dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, mengatakan bahwa Rakor FIDSI merupakan bagian dari upaya mengevaluasi kinerja Inspektorat Daerah dalam kegiatan pengawasan.

@rizalkoswara

Baca Berita Menarik Lainnya :