VISI.NEWS | BELGIUM – Pada Jumat, 12 Desember 2025, Perdana Menteri Bulgaria Rosen Zhelyazkov resmi mengumumkan pengunduran diri dirinya beserta seluruh kabinet hanya beberapa menit sebelum parlemen menggelar pemungutan suara mosi tidak percaya. Langkah tersebut menjadi puncak dari demonstrasi besar-besaran yang telah berlangsung berminggu-minggu di berbagai kota.
Gelombang protes muncul akibat ketidakpuasan publik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah dan kegagalan dalam memberantas korupsi. Tekanan politik semakin besar menjelang rencana Bulgaria bergabung dengan zona euro pada 1 Januari mendatang.
Zhelyazkov mengatakan keputusan mundur diambil setelah koalisi pemerintah menilai situasi nasional kian tidak stabil.
“Koalisi kami bertemu, kami membahas situasi saat ini, tantangan yang kami hadapi, dan keputusan yang harus kami ambil secara bertanggung jawab,” ujar Zhelyazkov dalam pernyataannya. Ia menambahkan, “Keinginan kami adalah untuk berada pada tingkat yang diharapkan masyarakat. Suara yang kuat berasal dari suara rakyat.”
Pada Rabu malam, 10 Desember 2025, ribuan warga kembali memadati pusat Kota Sofia dan puluhan kota lain di Bulgaria. Demonstrasi itu menjadi bagian dari rangkaian protes panjang yang menandai besarnya frustrasi publik terhadap pemerintahan Zhelyazkov.
Pekan sebelumnya, pemerintah menarik kembali rancangan anggaran 2026—yang untuk pertama kalinya disusun menggunakan euro—setelah mendapat penolakan keras. Oposisi dan kelompok masyarakat menentang kenaikan iuran jaminan sosial serta pajak dividen yang dianggap memberatkan.
Meski kebijakan itu dibatalkan, protes tidak surut. Ketidakstabilan politik semakin terasa setelah Bulgaria menggelar tujuh pemilu nasional dalam empat tahun terakhir.
Presiden Bulgaria, Rumen Radev, turut mendesak pemerintah untuk mendengarkan suara publik. Dalam pesannya di Facebook yang ditujukan kepada anggota parlemen, Radev menulis, “Antara suara rakyat dan ketakutan akan mafia. Dengarkan suara rakyat!”
Sesuai mandat konstitusi, Radev kini akan meminta partai-partai di parlemen untuk membentuk pemerintahan baru. Namun jika upaya itu gagal—seperti yang diperkirakan banyak pihak—ia akan menunjuk pemerintahan sementara hingga pemilu baru dapat dilaksanakan.@fajar
