PMII Sesalkan Pernyataan Kadinsos Terkait Penyediaan Mamin Warga yang Jalani Rapid Test Dianggap Bohong

Editor :
Ketua PC PMII Garut, Ipan Nuralam, menunjukkan bukti adanya kegiatan pengadaan makan dan snack (takjil) untuk warga yang menjalani rapid test pada Laporan Realisasi BTT Tahap III Dinsos Garut./visi.news/dokumen

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Pernyataan yang dilontarkan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Garut, Jawa Barat, Ade Hendarsyah yang menyebutkan di dinasnya tak ada program penyediaan makan untuk warga yang menjalani rapid test, disesalkan pihak Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Pernyataan itu dinilai sebagai sebuah kebohongan besar untuk menutupi kebohongan akibat adanya anggaran fiktif di lingkungan Dinsos Garut.

“Kami telah membaca bantahan yang dilontarkan Kepala Dinsos Kabupaten Garut, Ade Hendarsyah, menyusul pernyataan yang kami buat tentang adanya indikasi penyelewengan anggaran penanganan Covid-19 di lingkungan Dinsos Garut,”ujar Ketua PC PMII Garut, Ipan Nuralam, Kamis (25/6).

Kata Ipan, dengan tegas Kadinsos mengatakan bahwa tudingan kami tidak benar karena di Dinsos tak ada program penyediaan makan untuk warga yang menjalani rapid test.

Bahkan dengan sangat meyakinkan, tutur Ipan, Kadinsos juga mengatakan bahwa program penyediaan makan untuk warga yang menjalani rapid test adanya di Dinas Kesehatan, bukanya di Dinsos. Padahal dalam Laporan Realisasi BTT Tahap III Dinsos Garut, dalam poin kedua dan ketiga jelas-jelas tercantum anggaran makan dan snack (takjil) bagi warga yang dirapid test yang totalnya sebesar Rp 182 juta dengan realisasinya sebesar Rp 88 juta.

Dikatakan Ipan, dalam pernyataannya itu, Kadinsos juga menyatakan yang ada di dinasnya adalah program
belanja makan untuk petugas pos check point, bukan penyediaan makan untuk warga yang menjalani rapid test. Padahal kenyataannya, kedua kegiatan itu memang ada dengan anggaran yang terpisah.

“Untuk program kegiatan penyediaan makan petugas check point, memiliki anggaran tersendiri yaitu sebesar Rp 236 juta dengan realisasinya sebesar Rp 185 juta. Kami bisa buktikan itu karena kami juga memegang Laporan Realisasi BTT Tahap III Dinsos Garut,” kata Ipan.

Baca Juga :  20 Rumah Petak Dilalap Si Jago Merah di Astanaanyar

Bantahan yang diberikan Kadinsos itu menurut Ipan makin memperkuat adanya indikasi penyelewengan termasuk adanya dugaan anggaran fiktif yang dibuat oleh Dinsos. Hanya saja pihak Dinsos berupaya membentuk pencitraan dengan menuding pihak Dinkes yang disebutnya memiliki program tersebut.

Diungkapkannya, berdasarkan hasil kajiannya, anggaran makan untuk warga yang menjalani rapid test ini sangat tidak rasional. Alasannya, kegiatan rapid test tersebut dilaksanakan pada bulan Ramadan sehingga seharusnya tidak ada anggaran makan.

“Jika melihat prosedur pelaksanaannya, masyarakat yang sudah menjalani rapid test dan hasilnya non reaktif. Maka akan langsung diperbolehkan pulang. Dengan demikian kami perlu klarifikasi ulang terkait mekanisme penyediaan makan selama 14 hari tersebut,” ucap Ipan.

Lebih jauh disampaikannya, untuk mengklarifikasi dugaan tersebut, pihaknya sudah melayangkan surat audiensi kepada Dinsos pada hari Selasa (23/6). Namun melalui sambungan telepon selular, Kadinsos menyatakan belum bisa menerima karena sedang dalam masa cuti sakit sampai hari Kamis (25/6).

Akhirnya, tambah Ipan, agenda audiensi diundur menjadi Selasa (30/6). Dia berharap tidak akan ada lagi perubahan jadwal audiensi sehingga permasalahan ini bisa secepatnya ada kejelasan.

Fenomena yang terjadi di Dinsos tersebut, diakui Ipan makin menimbulkan kecuriagaan adanya indikasi penyelewengan anggaran Covid-19 di SKPD lainnya. Dengan alsan tersebut, pihaknya kembali menekankan DPRD Kabupaten Garut untuk segera membentuk Pansus Anggaran Covid-19 guna mengawasi penggunaan anggarannya.

Salah Ketik

Kabid Penanganan Fakir Miskin (PFM) Dinsos Garut, Dadang Bunyamin, tidak menyangkal bahwa dalam Laporan Realisasi BTT Tahap III Dinsos Garut memang terdapat poin penyediaan makan untuk warga yang menjalani rapid test. Namun menurutnya, itu terjadi akibat adanya salah dalam pengetikan.

Seharusnya yang di poin dua itu ditulis penyediaan makan untuk warga yang menjalani pemeriksaan di pos check point, bukannya makan untuk warga yang menjalani rapid test. Begitu juga di poin tiga, seharusnya snack (takjil) untuk warga yang menjalai pemeriksaan di check point, bukan warga yang menjalani rapid test,” kata Dadang.

Baca Juga :  KPK Dalami Kongkalikong Nurhadi-Hiendra Lewat Advokat

Diterangkannya, untuk peyediaan makan bagi warga yang menjalani pemeriksaan di check point (yang dalam laporan tertulis warga yang menjalani rapid test), anggran yang diterimanya sebesar Rp 140 juta, tetapi realisasinya hanya Rp 66 juta sehingga ada saldo sebesar Rp 74 juta. Sedangkan untuk kegiatan penyediaan snack (takjil) warga yang menjalani pemeriksaan di check point (yang dalam laporan tertulis warga yang menjalani rapid test), anggaran yang diterima sebesar Rp 42 juta dengan realisasi Rp 22 juta, dan terdapat saldo sebesar Rp 20 juta.

Adanya saldo dari kegiatan yang dilaksanakan di Dinsos dalam program penanganan Covid-19 menurut Dadang karena pihaknya telah melakukan efesiensi anggaran.

Dicontohkannya, untuk makan warga yang menjalani pemeriksaan di check point dalam pengajuannya disebutkan sebesar Rp 25 ribu per orang, tetapi karena makanan dibuat di dapur umum, maka harganya bisa ditekan menjadi Rp 15 ribu.

Masih menurut Dadanng, pengefisienan anggaran juga dilakukan terhadap kegiatan penanganan Covid-19 lainnya yang ada di dinasnya. Sehingga, dari total sebanyak delapan kegiatan yang ada, setelah dilakukan efesiensi anggaran, akhirnya terdapat saldo sebesar Rp 191, 9 juta yang tentunya dikembalikan ke kas daerah. @zhr

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Warga Sukaresik Tasik Nekat Seberangi "Rawayan" yang Sudah "Ucutan"

Kam Jun 25 , 2020
Silahkan bagikanVISI.NEWS – “Rawayan” atau jembatan gantung terbuat dari bambu yang membentang di atas Sungai Cikidang dan menghubungkan tiga desa di Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sudah ditutup total karena kondisinya rusak parah nyaris “ucutan”. Namun, masih banyak warga yang nekat menggunakannya meski membahayakan terutama jika tiba-tiba debit air […]