PNS Bermasalah Dipromosikan?

Editor Djamu Kertabudi, Akademisi./visi.news/ist.
Silahkan bagikan

Oleh Djamu Setiabudi

RUPANYA para penggiat publik demikian responsif terhadap isu kebijakan di Pemda Kab. Bandung. Isu kebijakan muncul manakala terdapat perbedaan persepsi antar steakholder terhadap suatu kebijakan yang dapat dinilai kontroversi. Maka dari itu, di area publik baik melalui medsos maupun media lainnya saat ini ada isu kebijakan yang menjadi “tranding topic” yaitu PNS bermasalah dipromosikan. Betulkah ?.

Memang di setiap daerah pada tanggal 31 Desember 2021 baru lalu sebagai batas akhir versi PermenPAN & RB No.17 Tahun 2021, telah dilakukan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional. Adapun menurut peraturan tersebut, bahwa penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional tersebut meliputi :

  1. Jabatan Administrator (eselon III) menjadi Jabatan Fungsional Jenjang Akhli Madya.
  2. Jabatan Pengawas (eselon IV) menjadi Jabatan Fungsional jenjang Akhli Muda.
  3. Jabatan Pelaksana (eselon V) menjadi Jabatan Fungsional Akhli Pertama.

Dalam waktu yang bersamaan di Pemda Kab. Bandung pun telah dilakukan kegiatan penyetaraan jabatan ini yang mencakup sejumlah 379 PNS yang terdiri dari 310 PNS Penyetaraan Jabatan, dan 69 PNS rotasi (sumber : rilis media online). Namun, dari unsur publik & insan pers melihat ada seorang PNS yang sebelumnya diberitakan terkena OTT Satber Pungli, ikut serta dilantik dalam jabatan tertentu. Bahkan diduga dipromosikan.

Apabila memperhatikan PP No 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, apabila seorang PNS terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan disiplin, maka dengan sendirinya diberikan hukuman disiplin sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Termasuk ucapan, tulisan, dan tindakan yang berdampak negatif terhadap unit kerjanya dikenakan hukuman disiplin kategori ringan.

Pertanyaan yang menggelitik terhadap status PNS tersebut, apakah proses hukum melalui penyelidikan APH terhadap yang bersangkutan sudah tuntas ?.

Baca Juga :  10 Kali Ikuti Pesta Demokrasi Ditanah Air Indonesia, Ahmad :Partai Golkar Selalu Mengedepankan Azas Jurdil

Artinya dinyatakan tidak tersangkut dugaan tindak pidana korupsi, maka dengan demikian, keikutsertaan yang bersangkutan dilantik dalam jabatan tertentu, menjadi “clear” dan tidak ada masalah. Namun, apabila proses hukum masih berlangsung, maka dapat dikatakan Tim Penilai Kinerja (TPK) sebagai pengganti Baperjakat yang di ketuai Sekda dengan anggota yang terdiri dari Asisten, Badan Kepegawaian, Inspektorat dan SKPD terkait, dalam melakukan evaluasi dan menyusun PNS yang direkomendasikan memegang jabatan tertentu untuk mendapat persetujuan Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian terjadi kecolongan. Sehingga kebijakan pembinaan kepegawaian ini menjadi tidak elok dan berdampak negatif pada citra Bupati Bandung sendiri. Wallohu A’lam.

(Dr. Djamu Kertabudi, M. Si., pemerhati masalah politik dan pemerintahan).

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa Tinjau Langsung PTM di Gresik

Sel Jan 4 , 2022
Silahkan bagikanVISI.NEWS | SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wahid Wahyudi dan Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani melakukan kunjungan di SMKN I Cerme Gresik dan SMAN I Cerme Gresik, Selasa (4/1/2022). Kunjungan dilakukan untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri […]