Oleh Swagato Sarkar, O.P.
- Jindal Global University, India
BERTAHUN-TAHUN yang lalu di Benggala Barat, saya bertemu dengan anak-anak usia sekolah yang bermain Carrom atau kriket sepanjang hari. Karena penasaran mengapa mereka tidak bersekolah atau bekerja, mereka menjawab: “Kami semua bekerja. Kami melakukan party-r-byabsa (‘urusan partai’, atau bekerja untuk Partai Komunis India-Marxis).”
“Kami berpartisipasi dalam rapat umum, menghadiri pertemuan, dan memobilisasi masyarakat pada hari pemilu. Sebagai imbalannya, partai memberi kami kontrak-kontrak kecil (seperti perbaikan jalan, sumur tabung, dan lain-lain).”
‘Urusan pesta’ ini, seperti yang dikatakan Antropolog Inggris F.G. Bailey menyebutnya, bekerja atas dasar partai-partai yang membagikan kontrak kecil kepada pekerjanya di tingkat akar rumput.
Waktu telah berubah.
Partai politik kini menjadi entitas korporasi. Mereka tidak lagi bergantung pada pekerja penuh waktu yang rela berkorban, melainkan para pengurus partai. Para pejabat ini dibayar mahal, bepergian dengan pesawat atau mobil ber-AC, dan menginap di hotel bintang lima. Mereka lebih terlihat seperti pengurus partai dibandingkan pekerja. Kantor partai menyerupai hotel mewah atau kantor pusat perusahaan.
Untuk itu, partai politik perlu membangun wadah perang yang besar. Sebagian dari uang itu harus berwarna ‘putih’ — dapat diaudit dan dilacak.
Korporasi dan individu dengan kekayaan sangat tinggi membutuhkan partai berkuasa untuk menguasai aparatur regulasi, mendapatkan akses terhadap sumber daya alam dan kontrak pemerintah yang menguntungkan, membeli perusahaan negara dan pesaing (seringkali mengambil keuntungan dari resolusi kebangkrutan dan kebangkrutan) dengan harga yang terlalu rendah.
Skandal obligasi pemilu di India telah mengungkap hubungan quid pro quo baru antara partai berkuasa dan dunia usaha.
Sektor-sektor yang membeli sebagian besar obligasi pemilu mencakup pertambangan dan pembangkit listrik, ‘industri yang penuh dosa’ (lotere dan permainan), kontraktor infrastruktur dan pengembang real estate, pembeli saham negara yang nilainya terlalu rendah, dan sektor-sektor yang diatur secara ketat seperti farmasi, bahan kimia, sipil, dan sebagainya. penerbangan, perbankan dan telekomunikasi.
Pembeli obligasi ini memperoleh keuntungan tak terduga dengan menerima bantuan dari pemerintah Union di Pusat serta pihak-pihak yang menjalankan pemerintahan negara bagian. Beberapa perusahaan telah menyumbangkan uang kepada partai politik yang jumlahnya melebihi keuntungan gabungan mereka selama periode pembelian obligasi pemilu. Ini mungkin menunjukkan bahwa mereka menghadapi beberapa entitas tersembunyi.
Ada juga dugaan perusahaan cangkang menyumbangkan obligasi pemilu. News Minute menemukan bahwa banyak perusahaan digerebek oleh Direktorat Penegakan Pusat (yang menyelidiki pencucian uang) dan Departemen Pajak Pendapatan sebelum mereka membeli obligasi pemilu. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme koersif dalam menarik sumbangan oleh pihak yang berkuasa.
Tidak mengherankan, Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa telah menyudutkan obligasi pemilu dalam jumlah yang tidak proporsional, sehingga menempatkan mereka pada posisi terdepan secara finansial dalam pemilu tahun 2024.
Yang mengejutkan, tidak ada satu pun perusahaan yang diyakini memiliki hubungan dekat dengan partai politik tertentu yang terbukti membeli obligasi pemilu sama sekali.
Mahkamah Agung membutuhkan waktu lama untuk mengeluarkan putusan namun menyatakan ikatan pemilu ilegal dan inkonstitusional. Hal ini memaksa Bank Negara India (satu-satunya penjual obligasi yang ditunjuk) untuk mengungkapkan rincian pembeli dan penebusnya.
Meski demikian, pengadilan mengizinkan pihak penerima untuk menyimpan dan menggunakan sumbangan tersebut.
Hubungan antara bisnis dan politik bukanlah hal baru.
Di tingkat nasional, selalu ada hubungan quid pro quo antara elite politik dan elite bisnis. Elit bisnis mendanai partai politik dan pemilu sebagai imbalan atas kebijakan yang menguntungkan industri mereka.
Ada tiga peristiwa yang membentuk hubungan ini: liberalisasi perekonomian India pada tahun 1980an dan 1990an, serangan teror 9/11 di New York, dan kebangkitan media sosial.
Dengan liberalisasi ekonomi, proyek-proyek infrastruktur pemerintah di tingkat akar rumput meningkat secara besar-besaran, memperluas cakupan penawaran kontrak kepada para pemimpin, pekerja, dan pengikut partai lokal.
Komodifikasi tanah setelahnya sangatlah penting..Di negara yang kekurangan lahan, permintaan akan lahan meningkat secara eksponensial pada tahun 1990an. Para pemimpin politik provinsi di dalam dan sekitar pusat kota mulai mengendalikan pasokan lahan untuk real estate, industri, institusi akademik dan rumah sakit. Partai politik berharap pengeluaran mereka ditanggung oleh pemimpin daerah. Permainan yang lebih besar dimainkan di tingkat nasional.
Dalam perekonomian yang sudah liberal, monopoli dan oligopoli tercipta bukan dengan menciptakan hambatan masuk, melainkan dengan menghambat persaingan, mengambil alih aparat peraturan, dan memonopoli sumber daya keuangan.
Hubungan politik dan bisnis membantu dalam hal ini.
Pertumbuhan media sosial juga berguna bagi partai politik dalam mengelola persepsi publik.
Partai-partai tersebut membuat profil dan menargetkan pemilih individu serta mempengaruhi mereka menggunakan platform media sosial. Mereka mengeksploitasi algoritma untuk memastikan konten mereka tersebar luas sambil menyembunyikan pesan-pesan pihak oposisi. Hal ini membutuhkan dana perang yang besar, untuk membayar pejabat partai, lembaga profesional, dan pekerja TI.
Uang juga dibutuhkan untuk memasang iklan. Belanja iklan yang besar ini membuat medan politik menjadi tidak seimbang. Dalam kasus tertentu, rekening bank partai oposisi dibekukan agar mereka tidak mempunyai uang untuk membeli slot iklan dan kampanye.
Serangan teror 9/11 juga berdampak pada transaksi keuangan global dengan memaksakan transparansi. Lembaga keuangan kini harus melakukan uji tuntas untuk melacak dan mengaudit jejak digital transaksi. Sangat penting bagi perusahaan swasta, dan bahkan partai politik, untuk menjaga jalur keuangan yang bersih.
Namun, setelah skandal obligasi pemilu, India perlu memikirkan kembali peraturan pendanaan politik untuk menciptakan persaingan yang setara.
Transformasi ini tidak akan mudah. Meskipun demikian, mungkin masih ada jalan ke depan.
Pertama dengan memastikan partai berkuasa tidak menyalahgunakan Pajak Pendapatan, Direktorat Penegakan Hukum, dan lembaga investigasi lainnya untuk memaksakan sumbangan politik. Badan ini harus bertanggung jawab langsung kepada Parlemen dan komite pengawasnya.
Kedua, pemilu dapat didanai publik. Sumber daya keuangan untuk hal ini dapat diperoleh dari pajak tambahan) atas penggunaan sumber daya alam oleh korporasi dan industri.
Ketiga, TV dan media cetak dapat diberi mandat untuk mengalokasikan slot iklan secara proporsional kepada semua partai politik yang diakui.
Terakhir, perusahaan media sosial dan teknologi harus membuat deklarasi dan memberikan laporan mingguan mengenai aktivitas partai politik dan kuasanya. Setiap penyimpangan dapat ditandai dan diblokir.
- Swagato Sarkar adalah profesor di Jindal School of Government and Public Policy, O.P. Jindal Global University, Sonipat, India
