VISI.NEWS | JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto berencana melakukan kunjungan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu dekat. Jika terealisasi kunjungan ini akan menjadi pertama kali semenjak ia menjabat sebagai Presiden RI.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono usai melakukan rapat kordinasi terkait Strategi Re-Introduksi Ibu Kota Nusantara di Gedung Menara Mandiri II, Jakarta, Senin (9/12/2024).
Diana mengatakan Kementerian PU telah mengirimkan surat undangan ke Presiden Prabowo melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) untuk melakukan kunjungan ke IKN uang direncanakan pada Desember 2024.
Hanya saja, saat ini kata Diana, pihaknya masih menunggu kepastian dari Seskab terkait kepastian jadwal kunjungan Prabowo ke IKN.
“Kita sudah bersurat, tetapi kita masih menunggu koordinasinya kapan waktunya. Dalam waktu dekat, Desember ini kami sudah usulkan,” katanya.
Sementara itu, Basuki mengatakan bahwa jika kunjungan Prabowo tidak jadi pada Desember 2024. Maka kemungkinan akan berlangsung pada Januari 2025.
“Ini kami dengan Menteri PU lagi berkoordinasi. Kalau tidak Desember (2024) ya Januari (2025),” kata Basuki.
Adapun sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bakal berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada bulan Agustus 2028 mendatang. Pembangunan IKN sendiri saat ini terus dikebut.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Kementerian PU menargetkan agar sarana eksekutif, yudikatif dan legislatif siap di tahun 2028 tersebut.
“Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029,” kata Dody, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024) malam.
Begitu pula dengan perangkat legislatif, eksekutif, dan yudikatif, beserta para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) juga ditargetkan bisa menghuni IKN di waktu tersebut. Artinya, pada tahun 2028 diharapkan pemerintahan mulai berjalan di IKN.
“Eksekutif, legislatif, sama yudikatif. Berserta seluruh ASN penunjangnya,” ujarnya.
Di samping itu, Dody tak memungkiri bahwa ada potensi perlambatan dari pembangunan IKN. Sebab, pemerintah saat ini lebih berfokus pada swasembada pangan. Walau demikian, pembangunannya tetap diupayakan untuk dikebut.
“Pengaruh lambat sekali ya enggak. Tapi mungkin sekedar mundur-mundur dikit lah. Prioritasnya aja mungkin,” katanya. @desi
