VISI.NEWS | JAKARTA -Presiden Prabowo Subianto dilaporkan sedang menyiapkan posisi yang cukup strategis untuk Mahfud MD, bukan sebagai menteri melainkan sebagai anggota komite reformasi kepolisian. Komite ini dibentuk sebagai wujud komitmen pemerintah dalam melakukan pembaharuan menyeluruh di tubuh Polri, mencakup aspek hukum, etika, serta pelayanan publik.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyebut Mahfud MD termasuk salah satu figur yang dipertimbangkan untuk masuk ke dalam komite tersebut. “Pengalaman panjang beliau di bidang hukum dan pemerintahan menjadi pertimbangan penting. Mahfud MD memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan penegakan hukum dan hak asasi manusia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (21/9).
Komite reformasi polisi ini direncanakan bekerja intensif selama beberapa bulan ke depan. Hasil rekomendasinya akan dijadikan dasar perubahan permanen dalam regulasi kepolisian, termasuk kemungkinan revisi terhadap Undang-Undang Kepolisian. Pemerintah berharap kerja komite dapat menjadi tonggak awal bagi transformasi Polri agar lebih transparan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Latar belakang pembentukan komite ini tidak lepas dari meningkatnya tekanan publik agar Polri lebih akuntabel. Sejumlah kasus penyalahgunaan wewenang hingga dugaan pelanggaran hak asasi manusia belakangan ini memicu desakan kuat terhadap pemerintah untuk mengambil langkah nyata. Presiden Prabowo menilai pembentukan komite independen ini sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut.
Keputusan menempatkan Mahfud MD sebagai anggota, bukan menteri, dinilai strategis. Posisi di komite akan memberi ruang lebih besar bagi Mahfud untuk fokus menyusun rekomendasi teknis dan advokasi reformasi, tanpa dibebani tanggung jawab struktural kementerian. Pendekatan ini diharapkan mempercepat proses penyusunan gagasan yang bisa langsung dieksekusi.
Meski belum ada keputusan final, nama Mahfud MD telah santer disebut dalam sejumlah diskusi resmi di lingkungan pemerintah. Selain Mahfud, pemerintah juga sedang menjajaki nama-nama tokoh hukum dan akademisi lain yang dianggap memiliki integritas tinggi untuk bergabung. Komposisi komite akan diumumkan setelah mendapat persetujuan Presiden dalam waktu dekat.
Pejabat terkait menegaskan, pembentukan komite reformasi Polri bukan sekadar simbol politik. “Komite ini ditugaskan menghasilkan rekomendasi nyata yang bisa segera diterapkan. Dari regulasi, pengawasan internal, hingga perbaikan budaya organisasi kepolisian, semuanya akan menjadi perhatian serius,” kata salah satu sumber di lingkaran Istana.
Langkah ini juga sejalan dengan agenda besar pemerintahan Prabowo untuk memperkuat supremasi hukum. Pemerintah menilai bahwa reformasi Polri merupakan salah satu kunci menjaga stabilitas nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Publik menanti siapa saja yang akan masuk dalam jajaran komite reformasi kepolisian tersebut. Kehadiran Mahfud MD, jika benar terealisasi, diperkirakan akan memberi bobot kuat pada arah kerja komite, mengingat reputasinya sebagai tokoh yang vokal memperjuangkan keadilan dan reformasi hukum.
Dengan terbentuknya komite ini, pemerintah berharap Polri dapat menjawab tuntutan masyarakat untuk berubah menjadi institusi yang lebih bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Reformasi menyeluruh ini diharapkan menjadi pijakan penting bagi arah penegakan hukum di Indonesia pada masa pemerintahan Prabowo.
@uli
