VISI.NEWS | JAKARTA – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal adanya “orang-orang politik tertentu” yang disebut merasa girang ketika bencana terjadi, memantik respons dari Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. Hasto menegaskan partainya tidak pernah mengambil sikap demikian dan justru mendorong kolaborasi lintas pihak untuk membantu korban serta memperkuat mitigasi bencana.
Pernyataan Presiden disampaikan saat peresmian dan groundbreaking SPPG Polri di Palmerah, Jakarta, Jumat (13/2/2026). Dalam sambutannya, Prabowo menyebut ada pihak yang memanfaatkan situasi bencana untuk membangun ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan negara.
“Orang-orang politik tertentu seolah-olah girang dengan bencana. ‘Oh dengan bencana kita bisa bikin suatu suasana ketidakpercayaan kepada pemerintah, ketidakpercayaan kepada Republik Indonesia’,” kata Prabowo.
Meski demikian, ia menyatakan pemerintah terus bekerja menangani dampak bencana di sejumlah wilayah Sumatra, termasuk Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Prabowo menegaskan telah mengerahkan kekuatan negara, termasuk membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang diketuai Tito Karnavian.
“Beliau lapor ke saya, ‘Pak, dari kalau tidak salah 52 titik ya, 52 titik yang terkena, tertimpa, tinggal 10 kabupaten yang masih belum normal’. Tapi beliau laporan, perkiraan beliau dalam dua bulan sisanya akan normal,” ujar Prabowo.
Merespons pernyataan tersebut, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP tidak termasuk pihak yang dimaksud. Ia menyampaikan hal itu usai menghadiri acara apresiasi relawan kesehatan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, pada hari yang sama.
“Yang jelas bukan PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan tidak senang jika terjadi bencana. Sebaliknya, kami selalu siap sedia karena menyadari posisi geografis kita yang berada di wilayah Ring of Fire,” kata Hasto.
Hasto memilih tidak memperpanjang polemik politik. Ia justru mengajak semua elemen bangsa mengedepankan kemanusiaan dan gotong royong dalam membantu korban bencana yang hingga kini masih membutuhkan perhatian serius. Menurutnya, kondisi infrastruktur dan fasilitas publik di sejumlah daerah terdampak belum sepenuhnya pulih.
“Sebaiknya mari kita merangkul semuanya agar fokus membantu rakyat. Korban bencana sampai sekarang belum sepenuhnya pulih. Infrastruktur dan fasilitas publiknya pun masih membutuhkan penanganan,” ujarnya.
Lebih jauh, Hasto menilai bencana harus dimaknai sebagai peringatan keras atas kerusakan ekologis dan dampak pemanasan global. Ia menekankan pentingnya evaluasi kebijakan tata ruang, pengelolaan lingkungan, serta penguatan sistem peringatan dini.
“Apakah kita senang menghadapi bencana? Tentu saja tidak. Persoalan bencana ini merupakan suatu teguran bagi kita semua yang telah membiarkan bumi kita menderita melalui kebijakan-kebijakan yang salah di masa lalu,” ungkapnya.
Dalam konteks itu, Hasto menyebut PDIP melalui Rakernas konsisten mengusung agenda Politik Ekologi dan gerakan “Merawat Pertiwi” sebagai upaya menjaga hutan, sungai, serta disiplin tata ruang. Ia juga mendorong pemerintah menguasai teknologi prediksi bencana agar mitigasi berjalan lebih cepat dan terkoordinasi sehingga korban jiwa dapat diminimalisir.
Di tengah dinamika pernyataan politik tersebut, Hasto berharap pemerintah membuka ruang kolaborasi bagi siapa pun yang memiliki niat baik membantu rakyat.
“Pemerintah tentu diharapkan merangkul siapa pun yang punya niat baik untuk bersama-sama bergotong royong membantu rakyat di wilayah tersebut. Itu harapan kami,” kata dia.
Pernyataan Presiden dan respons PDIP memperlihatkan dua penekanan yang berbeda: satu sisi menyoroti potensi politisasi bencana, sementara sisi lain menekankan pentingnya solidaritas, pemulihan ekologis, dan penguatan mitigasi sebagai agenda bersama bangsa. @kanaya
